Penyesuaian Tunjangan Hakim Ad Hoc Masuk Tahap Pembahasan

Jakarta, InfoPublik — Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menegaskan komitmennya mendorong pemenuhan kesejahteraan aparatur peradilan sekaligus menjaga profesionalitas dan integritas hakim di seluruh lingkungan peradilan.

Penegasan ini disampaikan Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Kamis (8/1/2026), menanggapi dinamika pemberitaan terkait tuntutan kesejahteraan Hakim Ad Hoc.

Yanto menyampaikan arahan Ketua MA kepada seluruh Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar tetap berpikir jernih dan bertindak bijaksana dalam menyikapi proses kebijakan yang sedang berjalan.

Ia menjelaskan, pengusulan penyesuaian hak keuangan Hakim Ad Hoc dan peningkatan tunjangan kinerja aparatur peradilan telah melalui tahapan administratif serta kajian lintas kementerian. Saat ini, pimpinan MA bersama pemerintah tengah membahas usulan tersebut dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan.

“Pimpinan Mahkamah Agung bersama kementerian terkait sedang membahas penyesuaian tunjangan Hakim Ad Hoc. Proses ini membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan menyeluruh,” ujar Yanto.

Menurutnya, pembahasan teknis telah dilakukan dalam pertemuan pada Rabu (7/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua MA mengemukakan sejumlah agenda strategis, antara lain formasi rekrutmen calon hakim, penyesuaian hak keuangan Hakim Ad Hoc, serta peningkatan tunjangan kinerja aparatur peradilan.

“Penyesuaian besaran hak keuangan Hakim Ad Hoc saat ini dalam proses. Kita sama-sama berikhtiar agar dapat terealisasi dalam waktu dekat,” kata Yanto.

Seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan, Ketua MA menegaskan bahwa profesionalitas dan integritas hakim merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Seluruh hakim diminta tetap menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bersikap rendah hati, serta menjauhkan diri dari gaya hidup hedon, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di luar kedinasan.

Terkait informasi tindakan walkout oleh Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda, MA menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengganggu pelayanan pengadilan kepada pencari keadilan. MA telah memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membentuk tim pemeriksa guna menindaklanjuti peristiwa tersebut.

“Mahkamah Agung memandang tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak profesional,” tegas Yanto.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan peradilan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus penegasan komitmen MA dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dan tegaknya integritas lembaga peradilan.