Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Papua sebagai wujud perkembangan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan konektivitas. (Foto: Kementerian Pekerjaan Umum)
Jakarta, InfoPublik - Rencana peningkatan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk enam provinsi di Papua oleh Presiden Prabowo Subianto, mendapat apresiasi dari Dewan Penasehat Analisis Papua Strategis (APS), Theofransus Litaay.
Menurut Litaay yang juga pegiat aktif pembangunan Papua, Presiden secara akurat membaca kebutuhan mendasar pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Pemahaman itu didasari oleh pengalaman lapangan Presiden sejak muda, termasuk di Papua. Litaay menekankan bahwa membangun Papua tidak bisa dilakukan dengan sumber daya yang sedikit, melainkan membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Alasannya bersifat geografis dan demografis. Papua sebagai pulau terbesar di dunia memiliki jumlah provinsi yang relatif sedikit dengan pusat-pusat pemukiman dan pertumbuhan yang tersebar dan berjarak jauh.
Kondisi itu menuntut dukungan ekstra untuk transportasi dan pengangkutan orang maupun barang. “Pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan pembangunan di Pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduk banyak, dan kota-kota terhubung jalan tol,” ujar Theofransus Litaay melalui keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).
Ia menggambarkan tantangan unik Papua, mulai dari permukiman di pegunungan tinggi dan lembah dalam, rawa-rawa luas, hutan lebat, hingga garis pantai yang panjang. “Kalau ada pusat pertumbuhan baru maka pemerataan kemakmuran dapat dirasakan masyarakat dan kemiskinan dapat ditekan,” jelas Litaay.
Litaay juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo lain yang dinilai tepat untuk Papua.
Pertama, pembentukan Komite Eksekutif Pembangunan Papua dalam suatu rencana aksi percepatan pembangunan sebagai badan eksekutif.
Kedua, kepemimpinan langsung Presiden, didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelolaan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dalam memimpin rapat koordinasi untuk membahas kesulitan pembangunan di Papua.
Respons cepat presiden setelah mendengar keluhan para kepala daerah, dengan langsung memutuskan peningkatan pendanaan Otsus, menjadi bukti responsivitasnya.
Dengan dukungan dari Presiden, Wakil Presiden, para kepala daerah, komite eksekutif, dan BP3OKP, Litaay berharap pembangunan Papua akan semakin maju dan mengalami akselerasi yang lebih cepat di masa depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan Dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun apabila terdapat penghematan APBN di sektor lain.
Presiden Prabowo juga menekankan pengelolaan Dana Otsus harus akuntabel, transparan, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. “Saya minta gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan menggunakan Dana Otsus untuk kegiatan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat,” kata Presiden saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
1_thumb.jpg)
