Pastikan Arahan Mendagri Berjalan, Dirjen Bina Adwil Sambangi Jawa Tengah

Jakarta, InfoPublik - Menindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, beserta jajaran melakukan pemantauan kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah, untuk menindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian.

Sejalan dengan hal itu turut digelar Rakor Kondusifitas Wilayah di Jawa Tengah yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Seluruh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/9/2025).

"Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan kondusifitas kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali Siskamling dan Pos Ronda di RT/RW untuk menjaga Trantibumlinmas" ujar Safrizal di sela Rakor, melalui keterangan resmi, Kamis (11/9/2025).

"Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan Satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan kondusifitas daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sample titik awal pemantauan ini," sambung Safrizal.

Menurut Safrizal,  Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahanya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada diatas rata-rata nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Siskamling dalam rangka menjaga Trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.

"Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah," ungkap Luthfi.

Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat kondusifitas daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan Satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.

Sebagai informasi, kondusifitas dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaanya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.