Kepala BPKH Penuhi Panggilan KPK, Beri Penjelasan soal Dana Haji 2024

Jakarta, InfoPublik — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Pemeriksaan juga menghadirkan Deputi Keuangan BPKH, Irwanto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan difokuskan pada fungsi utama BPKH sebagai pengelola dana haji serta mekanisme pencairan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024.

“Saksi nomor 1 dan 2 didalami terkait proses pencairan BPIH untuk jamaah haji tahun 2024,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (4/9/2025).

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan KPK sebelumnya. Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen BPKH dalam mendukung transparansi dan penegakan hukum.

“Sebagai warga negara yang baik dan perwakilan lembaga negara, tentu saja kami mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya penegakan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia,” tegas Fadlul.

Sebagai lembaga resmi, BPKH memiliki mandat mengelola dana setoran jamaah, baik untuk program reguler maupun khusus. Dana ini mencakup pembayaran BPIH hingga investasi syariah yang manfaatnya dikembalikan untuk kepentingan jamaah.

KPK menegaskan akan terus mendalami materi pemeriksaan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan haji berlangsung akuntabel dan sesuai ketentuan hukum.