Presiden PKS: Prabowo Komit Kelola SDA sesuai Amanat Konstitusi

Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi politik yang membahas berbagai isu strategis nasional dan internasional.

Dalam keterangan usai pertemuan, Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi terbuka dengan Presiden untuk berbagi pandangan tentang arah pembangunan bangsa ke depan.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Presiden Prabowo, bersama Ketua Majelis Syura PKS, saya sendiri sebagai Presiden Partai, beserta Sekjen, Bendahara Umum, Ketua Fraksi, dan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP),” ujar Al Muzammil.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan demokrasi nasional. PKS menekankan pentingnya menurunkan biaya politik agar demokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas dan mampu mengurangi praktik korupsi.

“Ikhtiar kita adalah meminimalkan korupsi, baik dalam bentuk politik uang maupun bentuk lainnya yang merusak tatanan demokrasi,” ujarnya.

Dalam sektor ekonomi, PKS menyoroti implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Al Muzammil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong sistem perekonomian yang berpihak pada rakyat.

“Perlu dipikirkan regulasi yang benar-benar mengarahkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.

Isu global juga turut dibahas, terutama peran Indonesia dalam dunia Islam dan konflik Palestina. PKS mendorong Indonesia untuk lebih aktif melalui forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Pak Prabowo memberikan perhatian besar terhadap dunia Islam. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang moderat memiliki posisi strategis untuk berperan dalam menciptakan perdamaian,” ungkap Al Muzammil.

Pertemuan ini menandai pentingnya dialog antarelemen bangsa dalam mengawal arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(BPMI Setpres)