Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/7/2025).(Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/7/2025).
Pertemuan itu merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan dalam rangka persiapan Sidang Tahunan MPR dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR yang digeser pelaksanaannya menjadi Jumat (15/8/2025) mendatang.
“Menurut tata tertib MPR, Sidang Tahunan yang biasanya jatuh pada 16 Agustus digeser ke tanggal 15, yang jatuh pada hari Jumat. Presiden telah menyetujui perubahan jadwal tersebut,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media usai pertemuan.
Selain itu, MPR juga mengundang Presiden untuk menghadiri Peringatan Hari Konstitusi yang akan diselenggarakan pada Selasa (18/8/2025).
Lebih lanjut, Presiden dan pimpinan MPR juga membahas perkembangan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah digodok oleh tim ahli. Terkait hal ini, Presiden Prabowo meminta agar konsep tersebut dikaji ulang secara mendalam sebelum diputuskan bentuk produk hukumnya.
“Presiden meminta agar PPHN disempurnakan kembali dan kemudian ditentukan akan ditetapkan melalui produk hukum apa, apakah TAP MPR, undang-undang, atau bentuk lainnya,” jelas Muzani.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, seperti ke Arab Saudi, Brasil (KTT BRICS), dan Prancis (peringatan Hari Bastille), yang dinilai berhasil meningkatkan citra dan martabat Indonesia di mata dunia.
“Kami mengapresiasi berbagai kebijakan Presiden, mulai dari diplomasi internasional hingga upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk ketersediaan pangan dan program-program kerakyatan lainnya,” lanjutnya.
Pimpinan MPR juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina di forum internasional.
“Presiden menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan surut. Oleh karena itu, dibutuhkan pokok-pokok haluan negara yang dapat mengikat konsistensi kebijakan tersebut,” tutup Muzani.
(BPMI Setpres)
_thumb.jpeg)
