Ketua DPR RI Puan Maharani Ingatkan Pilkada 2024 Harus Jujur dan Adil

Jakarta, InfoPublik – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung 27 November 2027 dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil (Jurdil). Ia berharap pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia, di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” ungkap Puan Maharani dalam rilis yang diterima InfoPublik, pada Rabu (27/11/2024).

Puan juga mengingatkan agar para penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, menyelenggarakan Pilkada dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan agar seluruh proses Pilkada yang dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Puan juga meminta agar aparat keamanan dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Pastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujar Puan Maharani, yang juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, termasuk partai politik, calon pemimpin, dan aparat, untuk menjaga etika politik. Ia juga menekankan pentingnya netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar Pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” lanjut Puan.

Menurut peneliti dari Perludem, lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat negara ditemukan dalam Pilkada 2024, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat. “TNI dan Polri serta ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” pesannya.

Puan juga mengingatkan pasangan calon (paslon) dan partai politik pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Ia mengingatkan agar paslon dan partai politik menjaga kewibawaan mereka dengan menjalankan politik yang beretika.

“Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ujar Puan Maharani.

Walaupun setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk meraih kemenangan dalam Pilkada, Puan mengingatkan agar mereka melakukannya dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” paparnya.

Puan menegaskan, rakyat harus merdeka dalam memilih tanpa ada intervensi, dan Pilkada 2024 harus memastikan bahwa rakyat dapat mengekspresikan pilihan mereka dengan bebas. “Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!” serunya.