Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, mendorong percepatan pembentukan operasi intelijen terpadu, Jakarta, Selasa, (15/10/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Sentul, InfoPublik – Dalam menghadapi berbagai ancaman yang teridentifikasi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mendorong percepatan pembentukan operasi intelijen terpadu guna menjaga stabilitas dan keamanan, terutama di wilayah Papua.
Hal ini disampaikan oleh Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan, saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Menko Polhukam dengan tema “Manajemen Ancaman Pilkada Serentak 2024 di Papua,” yang berlangsung di Sentul, Jawa Barat, pada Selasa (15/10/2024).
Dalam rakor ini, Marsekal Bayu Hendra menekankan bahwa upaya mitigasi ancaman di Papua menjadi fokus utama. Hingga saat ini, dukungan intelijen di Papua dinilai belum optimal, dan diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengamanan, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 yang dinilai rawan akan potensi ancaman.
“Perkembangan situasi di Papua menimbulkan tantangan tersendiri, dan dukungan intelijen sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ancaman dapat terdeteksi dengan cepat,” ujar Bayu.
Sebelumnya, Menko Polhukam telah mengeluarkan Surat Rekomendasi B-130/HN.02.01/07/2024 pada 26 Juli 2024, yang ditujukan kepada instansi terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), TNI, Polri, dan Kejaksaan. Rekomendasi ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi intelijen, khususnya di Papua, yang dinilai sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa koordinasi intelijen terpadu akan menjadi kunci dalam menghadapi potensi ancaman yang mungkin terjadi di Papua selama proses Pilkada. “Koordinasi yang terintegrasi akan mempercepat pemetaan potensi ancaman, sehingga tindakan pengamanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tambah Bayu.
Rapat ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai aksi-aksi dari kementerian dan lembaga terkait, guna memastikan bahwa pengamanan selama Pilkada dapat terlaksana secara optimal.
Dengan optimalisasi penggunaan sumber daya intelijen dari berbagai instansi, diharapkan keamanan dan stabilitas di wilayah Papua dapat terjaga. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk BIN, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya, sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Papua berlangsung dengan aman dan kondusif.
Dalam penutupan rapat koordinasi tersebut, ditegaskan bahwa seluruh elemen yang terlibat harus bekerja sama secara maksimal untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional, khususnya di Papua, dalam menyambut Pilkada Serentak 2024.
