Pasmar 2 TNI AL Gagalkan Pengiriman 8 Pekerja Migran Ilegal di Perbatasan RI-Malaysia

Nunukan, InfoPublik – Prajurit Pasukan Marinir (Pasmar) 2 Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Pengamanan Perbatasan (Satgasmar Pam) Ambalat XXX bersama Satgas Gabungan Catur Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menggagalkan upaya pengiriman delapan terduga Calon Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (CPMI-NP) ilegal di Pelabuhan Bambangan, Desa Bambangan, Sebatik, Kalimantan Utara.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi InfoPublik Selasa (15/10/2024) dijelaskan bahwa kedelapan CPMI-NP tersebut berusaha masuk ke Tawau, Malaysia, melalui jalur tidak resmi di Dermaga Bambangan. Tim gabungan dari Satgas Marinir dan Satgas Gabungan Catur Bais TNI yang sedang melaksanakan razia rutin mencurigai gerak-gerik para calon pekerja migran dan segera mengambil tindakan.

Personel Pos Marinir Bambangan, yang tergabung dalam operasi tersebut, berhasil mendeteksi gerakan mencurigakan di sekitar pelabuhan. Mereka langsung melakukan penyergapan, mengamankan para terduga CPMI-NP sebelum mereka berhasil menyeberang ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret keberhasilan operasi pengamanan perbatasan yang dilakukan oleh Satgas gabungan TNI.

Setelah diamankan, kedelapan pekerja migran ilegal tersebut diserahkan kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Komandan Satgasmar Pam Ambalat XXX, Kapten Mar Oki Prabowo, menegaskan bahwa tindakan ini menunjukkan komitmen penuh Korps Marinir TNI AL dalam menjaga keamanan perbatasan negara dan melindungi masyarakat dari tindakan ilegal.

"Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan di jalur-jalur perbatasan RI-Malaysia yang tidak resmi dan memperketat pengawasan untuk mencegah upaya ilegal lainnya," tegas Kapten Mar Oki dalam keterangannya.

Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran TNI AL dalam menjaga perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan RI-Malaysia, untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat.