MA Raih Penghargaan JDIHN Awards Terbaik I 2024

Jakarta, InfoPublik – Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Syamsul Maarif, menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 untuk Kategori Tingkat Lembaga Negara. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dalam acara yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta.

Acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 ini mengusung tema “JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum” dan dihadiri oleh 759 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk 137 penerima awards.

JDIH Mahkamah Agung sendiri telah terbentuk sejak tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pasal 4 dari peraturan tersebut mengamanatkan kepada setiap kepala lembaga pemerintahan untuk membentuk jaringan dokumentasi informasi hukum di lingkungannya masing-masing.

Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa literasi hukum masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum yang belum merata, serta budaya yang belum sepenuhnya mendorong kepedulian terhadap hukum menjadi faktor utama rendahnya literasi hukum di masyarakat.

“Negara memiliki kewajiban untuk hadir dan menjamin aksesibilitas terhadap dokumen dan informasi hukum yang mudah diakses dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Upaya peningkatan literasi hukum harus menjadi prioritas, dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” ujar Widodo dalam pernyataannya yang diterima InfoPublik, Senin (2/9/2024).

Widodo juga mengucapkan selamat kepada anggota JDIHN yang telah meraih penghargaan JDIHN Awards Tahun 2024 dan mengapresiasi kerja keras serta komitmen mereka dalam memajukan JDIHN. “Prestasi yang telah dicapai diharapkan dapat menginspirasi anggota JDIHN lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di instansi masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jonny Pesta Simamora, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi, jumlah anggota JDIHN saat ini mencapai 1.617 instansi yang terdiri dari berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

Ucapan selamat juga disampaikan kepada Tim JDIH Mahkamah Agung atas prestasi yang telah diraih. Diharapkan prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam pengembangan JDIH ke depan.