Pentingnya Manajemen Krisis dalam Komunikasi Publik Pemerintah

Bandung, InfoPublik – Manajemen krisis menjadi sangat penting untuk mencegah atau mengurangi efek yang timbul dari krisis, karena tanpa manajemen krisis yang mumpuni, posisi pemerintah bisa terancam.

Untuk itu, manajemen krisis dalam komunikasi publik dipandang penting untuk menghadapi, merencanakan, dan mengantisipasi segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, publik dapat menerima penjelasan yang tepat, akurat, dan presisi.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Andreas Dipi Patria, dalam Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Komunikasi Publik Pemerintah di Bandung pada Rabu (31/07/2024).

Menurut Andreas, ruang publik saat ini dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Sehingga pemerintah harus menyiapkan agenda setting untuk mengisi ruang publik tersebut sebelum dipenuhi oleh persepsi yang datang dari netizen yang tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Hal senada juga diutarakan oleh Praktisi Komunikasi Krisis, Jojo S. Nugroho. Menurut Jojo, "Listen to understand" menjadi kunci. Sebagai humas, harus piawai mendengarkan masyarakat sehingga saat terjadi krisis, benar-benar paham isu yang sedang bergulir di masyarakat dan tidak salah jawab.

“Penting juga bagi humas Kementerian/Lembaga untuk menguasai pembuatan standby statement, yang terdiri dari pernyataan maaf, penjelasan kronologi kejadian, pernyataan empati, dan penyelesaian atau solusi yang dapat diberikan,” ungkap Jojo.

Manajemen krisis ini pun menjadi salah satu alasan mengapa agenda setting menjadi penting di lingkup Kementerian/Lembaga. Pasalnya, ketika pemerintah tidak aktif menyampaikan informasi, ruang publik akan diisi oleh persepsi masyarakat yang belum tentu akurat.

Terkait agenda setting, Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden, Friski Febriyan, menjelaskan bahwa harus ada agenda setting komunikasi atas setiap program pemerintah agar aksi komunikasi bisa dilakukan dengan lebih terukur. Sehingga masyarakat yang menjadi target mampu memahami dan menerima program dari pemerintah.