Bandung, InfoPublik – Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nunik Purwanti, menegaskan bahwa peran juru bicara pemerintah semakin strategis di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi publik.

Menurutnya, tugas utama juru bicara instansi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Nunik Purwanti saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah Tahun 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). "Kehadiran juru bicara pemerintah menjadi sangat penting, bukan sekadar penyampai informasi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Juru bicara pemerintah memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh, setiap informasi yang beredar dapat dijelaskan secara akurat, dan setiap aspirasi masyarakat dapat didengar serta diteruskan sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan," ujar Nunik.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menilai kebijakan pemerintah. Informasi kini bergerak sangat cepat, opini publik terbentuk dalam hitungan menit, sementara persepsi masyarakat dapat berkembang secara masif dalam waktu singkat.

Dalam kondisi tersebut, kata Nunik, pemerintah dituntut hadir melalui komunikasi publik yang cepat, transparan, kredibel, dan empatik. Tantangan komunikasi publik saat ini juga semakin kompleks dengan maraknya hoaks, disinformasi, serta fragmentasi ruang publik yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat. "Publik tidak hanya membutuhkan informasi yang benar, tetapi juga penjelasan yang mudah dipahami dengan bahasa masyarakat dan dapat diyakini kebenarannya," katanya.

Karena itu, menurut Nunik, seorang juru bicara pemerintah tidak cukup hanya menguasai substansi kebijakan. Mereka juga harus memiliki kepekaan terhadap isu yang berkembang di masyarakat serta kemampuan mendengar dan memahami dinamika publik. "Yang memberi rasa dalam komunikasi adalah manusia itu sendiri. Juru bicara harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang sederhana, relevan, dan membangun kepercayaan," ujarnya.

Transparansi dan Akuntabilitas

Nunik Purwati menegaskan bahwa komunikasi publik yang baik bukan berarti membela pemerintah dalam segala situasi, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Melalui penyelenggaraan Bimtek Juru Bicara Pemerintah Tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital berharap tercipta ruang belajar bersama untuk memperkuat kapasitas para juru bicara pemerintah agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa juru bicara pemerintah harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi wajah pemerintah yang profesional, responsif, dan humanis. "Kita wujudkan komunikasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menghadirkan pemerintah yang semakin terbuka serta dipercaya publik," kata Nunik.

Menutup sambutannya, Nunik berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan insan komunikasi yang kompeten, kredibel, serta mampu menghadirkan narasi yang positif dan mencerahkan bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen Direktorat Komunikasi Publik untuk terus membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah.