Personel TNI dan Polri menaiki KRL Commuter Line saat melakukan patroli di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (20/10/2026) untuk antisipasi massa unjuk rasa. (ANTARA FOTO/ Putra M. Akbar/wsj)
Jakarta, InfoPublik — Situasi keamanan di kawasan Jabodetabek dipastikan tetap aman dan kondusif pada Selasa (20/10/2026), meskipun diwarnai oleh puluhan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Rentetan demonstrasi yang digelar oleh elemen mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta aktivis Greenpeace Indonesia berjalan tertib tanpa adanya insiden anarkis.
Polda Metro Jaya bersama TNI mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengawal total 26 agenda unjuk rasa yang tersebar di wilayah hukum ibu kota. Langkah persuasif dan humanis yang diterapkan aparat diarahkan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
Enam Aktivis Greenpeace Dievakuasi dari Patung Selamat Datang
Aksi menonjol berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sekitar pukul 06.05 WIB. Enam aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Patung Selamat Datang untuk membentangkan dua spanduk berisi tuntutan penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung memimpin upaya negosiasi di lokasi. Setelah berada di atas monumen selama kurang lebih enam jam, keenam aktivis akhirnya bersedia turun menggunakan tali sling keselamatan dengan pengawalan petugas. “Bundaran HI ini merupakan kawasan cagar budaya. Kami mengizinkan ekspresi pendapat di muka umum, namun jangan sampai mencederai keselamatan atau merusak fasilitas,” ujar Reynold di Bundaran HI, Selasa (20/10/2026).
Setelah dievakuasi, keenam aktivis dibawa ke Klinik Biddokkes Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepolisian juga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi guna mendalami bagaimana para aktivis dapat mencapai bagian monumen tersebut.
Aksi tersebut menyuarakan persoalan krisis iklim dan biaya hidup. Penanganannya menjadi perhatian karena berlangsung di salah satu kawasan ikonik Jakarta dan melibatkan aktivitas di bagian atas monumen.
BEM UI Evaluasi Pemerintahan di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani
Sementara itu, mahasiswa dari BEM UI bersama elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi evaluasi dua tahun pemerintahan nasional di sejumlah titik Jakarta.
Massa menggelar aksi simbolik di Tugu Proklamasi sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi di kawasan Tugu Tani, Menteng, pada pukul 15.00 WIB.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyampaikan bahwa aksi tersebut membawa lima tuntutan utama. Isu yang disoroti antara lain stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, dan kelestarian lingkungan.
Aksi mahasiswa menjadi bagian dari penyampaian evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamanan Diperketat di Wilayah Penyangga
Pengamanan juga diperkuat di wilayah penyangga Jakarta. Polresta Tangerang, misalnya, melakukan pemantauan di sejumlah gerbang tol dan stasiun kereta api untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju lokasi demonstrasi di ibu kota.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama rangkaian aksi berlangsung.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan komitmen kepolisian untuk mengawal penyampaian pendapat masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pengamanan diarahkan agar hak warga menyampaikan aspirasi tetap terlindungi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Hingga Selasa sore, pengaturan lalu lintas di Jakarta dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Pengguna jalan diimbau mengikuti arahan petugas dan memantau informasi lalu lintas terkini sebelum melintasi kawasan yang menjadi lokasi demonstrasi.
Pengamanan aksi unjuk rasa menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan masyarakat luas. Koordinasi aparat di lokasi demonstrasi maupun wilayah penyangga diperlukan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan mobilitas warga tetap terjaga.
