Menkomdigi dalam pertemuan dengan Kapolri dan jajaran di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). (Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani beragam kejahatan digital yang meresahkan masyarakat, mulai dari penipuan daring, judi online, jual beli data pribadi, hingga penyebaran hoaks.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, luasnya persoalan di ruang digital membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, terutama dalam memadukan langkah pencegahan dengan penegakan hukum.
“Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” kata Meutya Hafid dalam pertemuan dengan jajaran Polri di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Meutya menyampaikan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat meliputi maraknya jual beli data, penipuan daring atau online scam, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Berbagai persoalan tersebut memerlukan penanganan terpadu agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Ia mengapresiasi langkah Polri dalam menangani jaringan judi online yang jangkauannya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Menurutnya, kerja sama yang semakin kuat diharapkan dapat membantu menekan angka perjudian daring di Indonesia. “Dengan kolaborasi yang akan kita lihatkan lebih kuat lagi ke depan, maka kita dapat menekan angka judi online di Tanah Air,” ujarnya.
Selain menangani kejahatan yang menyasar pengguna ruang digital, Kemkomdigi juga menaruh perhatian pada keamanan infrastruktur telekomunikasi. Meutya mengungkapkan, pencurian kabel telekomunikasi dan perangkat base transceiver station (BTS) dapat mengganggu layanan internet dan komunikasi masyarakat di berbagai wilayah.
Ia mengapresiasi penanganan hukum oleh Polri terhadap kasus pencurian infrastruktur telekomunikasi yang berdampak pada terganggunya layanan publik.
Menurut Meutya, perlindungan ruang digital tidak hanya berkaitan dengan penanganan konten dan aktivitas ilegal di internet, tetapi juga memastikan infrastruktur yang menopang konektivitas masyarakat tetap aman.
Kemkomdigi, lanjutnya, siap memperkuat koordinasi dengan Polri untuk meningkatkan efektivitas penanganan berbagai persoalan tersebut. Sinergi kedua lembaga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap laporan masyarakat sekaligus mewujudkan ruang digital yang lebih aman. “Pada prinsipnya, kami siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih intens lagi dengan Polri,” kata Meutya.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid beserta jajaran. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta penanganan kejahatan secara cepat. “Ini betul-betul harus kita tindak secara cepat demi keamanan negara,” ujar Kapolri, merujuk pada keresahan masyarakat terhadap penipuan daring dan berbagai kejahatan digital lainnya.
Kapolri Suyudi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang memerlukan langkah penanganan serta penguatan regulasi. Ia berharap penguatan kerja sama Kemkomdigi dan Polri dapat mendukung terwujudnya keamanan digital nasional.
