Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menginstruksikan seluruh pengelola sistem kementerian untuk menerapkan teknologi enkripsi tingkat tinggi guna mencegah peretasan basis data.
Jakarta, InfoPublik - Lompatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial nasional menuntut pengawalan infrastruktur keamanan siber yang berlapis dan tanpa kompromi.
Mengelola arus data sensitif dari puluhan juta keluarga penerima manfaat, arsitektur aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) kini mendapat proteksi penuh dari otoritas sandi negara guna mencegah kebocoran privasi kependudukan.
Menanggapi tingginya ancaman peretasan mahadata tersebut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, memimpin konsolidasi pertahanan lintas instansi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Nugroho mendesak seluruh pengelola sistem teknologi informasi kementerian untuk memprioritaskan penerapan enkripsi tingkat tinggi secara menyeluruh.
Perlindungan kriptografi tersebut diwajibkan tidak hanya pada saat proses pertukaran informasi berlangsung, tetapi juga mengunci data yang tengah tersimpan di dalam peladen maupun sistem cadangan.
Strategi pengamanan ganda ini dinilai sangat krusial untuk meminimalkan dampak penyalahgunaan identitas apabila barikade basis data berhasil ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Terkait tata kelola, Kepala BSSN menegaskan bahwa tanggung jawab mutlak pelindungan data tetap melekat pada setiap kementerian dan lembaga sebagai pemilik sah sistem layanan.
Untuk menjamin kelayakan standar keamanan, BSSN berkomitmen menerjunkan tim khusus untuk memberikan asistensi teknis, pemantauan proaktif, hingga validasi sistem secara berkala di lapangan.
Guna mempercepat eksekusi mitigasi, setiap institusi pengelola layanan diinstruksikan untuk segera menunjuk penanggung jawab teknis yang dibekali kewenangan penuh untuk mengambil keputusan.
Langkah taktis ini sengaja disiapkan agar agenda penguatan ekosistem Perlinsos tidak meleset dari target waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Pekan lalu, kolaborasi pengamanan lintas sektor ini telah disepakati dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut merajut komitmen Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, BSSN, dan Badan Pusat Statistik.
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk layanan publik harus ditopang oleh ketahanan infrastruktur jaringan yang mumpuni.
"Sebab lalu lintas data sedemikian banyak, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Saran kami, semua instansi yang terlibat dalam aplikasi ini memperkuat sistem IT mereka, terutama aspek storage, bandwidth, backup, dan cybersecurity," tegas Tito.
Arahan penguatan infrastruktur tersebut langsung direspons oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi, yang memastikan pangkalan data kependudukan nasional telah dipersenjatai dengan pelapis keamanan optimal.
Pengetatan akses pangkalan data ini dirancang secara khusus untuk mengamankan arus teknologi verifikasi biometrik pemindai wajah yang akan digunakan oleh jutaan warga.
Benteng pertahanan digital Perlinsos ini ditargetkan sanggup memproses pendaftaran 40 hingga 50 juta keluarga secara serentak hingga penghujung tahun 2026.
Melalui kolaborasi keamanan paripurna ini, pemerintah bertekad menekan tingkat kesalahan sasaran bantuan hingga 50 persen sembari memastikan masyarakat menerima pelayanan secara aman tanpa pungutan liar. (Humas BSSN)
