Jakarta, InfoPublik – Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara signifikan. Dalam situasi tersebut, peran juru bicara instansi pemerintah menjadi semakin strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang akurat, kredibel, dan mudah dipahami.

Praktisi Komunikasi Publik, Adita Irawati, menegaskan bahwa juru bicara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Tugas juru bicara juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat serta merespons berbagai dinamika di ruang publik.

Menurut Adita, keberhasilan komunikasi pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan juru bicara dalam membangun relevansi pesan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, juru bicara harus memahami substansi kebijakan, isu yang berkembang, serta mampu menerjemahkan informasi yang kompleks menjadi pesan yang sederhana dan mudah dipahami publik.

Selain sebagai komunikator, juru bicara juga memiliki peran sebagai penjaga reputasi institusi. Dalam kondisi normal maupun saat menghadapi krisis, kualitas komunikasi yang disampaikan akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. “Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang relevan, kredibel, dan dilakukan secara konsisten,” ujar Adita dalam paparannya mengenai peran strategis juru bicara pemerintah di era digital di acara Bimbingan Teknis Juru Bicara Pemerintah "Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik" di Bandung, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seorang juru bicara harus mampu menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diverifikasi, menjelaskan kebijakan secara objektif, serta menjaga konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik.

Ia menuturkan, era digital membuat kecepatan penyebaran informasi semakin tinggi. Karenanya, juru bicara juga dituntut memiliki kemampuan beradaptasi dengan ekosistem media digital. "Penguasaan media sosial, pemanfaatan data dan analitik, serta kemampuan memberikan respons yang cepat dan tepat menjadi kompetensi yang wajib dimiliki untuk mengelola berbagai isu yang berkembang," ujar Adita.

Dalam situasi krisis, lanjut Adita, juru bicara dituntut untuk mengedepankan kecepatan, ketepatan, empati, dan transparansi. Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten diperlukan untuk mencegah misinformasi sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mantan Deputi Kantor Staf Presiden itu juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Komunikasi yang efektif tidak hanya mengedepankan akurasi informasi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan melalui pendekatan yang lebih personal dan empatik.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kejurubicaraan yang optimal, kementerian dan lembaga perlu membangun sistem komunikasi publik yang kuat, termasuk menyediakan pedoman komunikasi, kejelasan kewenangan juru bicara, serta akses langsung kepada pimpinan untuk memastikan penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.

"Melalui penguatan kapasitas juru bicara dan sistem komunikasi publik yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan komunikasi yang semakin efektif, meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah," kata Adita Irawati.