Pilkada Serentak 2024, Mendagri Minta Pemkot Medan Realisasikan Anggaran

"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Wali Kota Medan)," kata Tito.

Kendati demikian, Tito  optimistis dengan sisa utang yang dapat dipenuhi seiring waktu, karena Medan adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

"Tapi saya yakin uangnya banyak, ini karena PAD-nya besar, jadi enteng lah," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp10,18 miliar dari total Rp25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artinya, masih ada sekitar Rp15,27 miliar yang belum terealisasi.

"Panwaslih ini kita lihat yang besar-besar ya, hampir semuanya. Saya kira tidak ada yang terlalu besar, semuanya bisa dipenuhi," kata Tito.

Selanjutnya, pada sisi pengamanan pilkada, Pemkot Medan masih belum mencairkan anggaran untuk Polri Rp15,11 miliar dan TNI Rp3,70 miliar.

Adapun total yang harus dicairkan Pemkot Medan sejumlah Rp83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.