Ketua DPR RI Imbau Waspadai Bencana Hidrologi di Libur Akhir Tahun

: Ketua DPR RI Puan Maharani/Foto: Humas DPR RI


Oleh Wandi, Minggu, 31 Desember 2023 | 21:47 WIB - Redaktur: Untung S - 135


Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan instansi terkait terus mewaspadai potensi bencana alam khususnya bencana hidrologi di akhir tahun ini. Disampaikannya, kesiapsiagaan diperlukan demi memastikan keselamatan warga.

“Pemerintah harus mewaspadai bencana alam di libur akhir tahun, karena saat ini kita sudah memasuki musim hujan yang memiliki potensi bencana hidrologi,” kata Puan, melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Seperti diketahui, bencana alam terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Utara, hampir sebagian besar wilayah dikepung banjir sejak 24 Desember lalu. Banjir mengakibatkan lebih dari 44 ribu terdampak. Banjir dan longsor juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Utara, pada Selasa (26/12/2023). Seorang warga yang tengah melintas di jalan Sumatra Barat-Riau meninggal dunia akibat tertimbun longsor.

Di Kabupaten Madina, Sumatra Utara (Sumut), longsor sempat memutus akses jalur menuju Pantai Barat. Banjir juga menerjang di 16 kelurahan Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel), meski saat ini sudah berangsur surut.

Tak hanya itu, angin kencang pun diketahui menerjang wilayah Dago, Kabupaten Bandung, pada Jumat (29/12/2023). Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan beberapa pohon tumbang dan atap rumah rusak.

Untuk itu, Puan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan antisipasi bencana seperti potensi hujan ekstrem, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin kencang, gelombang dingin, hingga puting beliung. Terutama untuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.

“Pemda harus bersinergi dengan TNI/Polri, BMKG, BPBD, dan berbagai stakeholder terkait lainnya. Termasuk bekerja sama dengan tim-tim relawan siaga bencana seperti Tagana untuk membantu penanganan apabila terjadi bencana. Di musim liburan seperti ini juga diperlukan tim yang berjaga di pusat-pusat keramaian dan objek wisata, khususnya destinasi wisata alam seperti sungai, pantai, dan pegunungan,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Puan pun mendukung upaya BPBD yang membentuk Posko Terpadu bersama instansi terkait lainnya sebagai upaya antisipasi terhadap potensi bencana di berbagai daerah. Persiapan bantuan logistik untuk warga korban bencana juga disebut harus optimal di setiap daerah.

“Posko siaga bencana di tiap-tiap daerah harus aktif, agar penanganan dapat segera dilakukan saat muncul ancaman bencana. Masifkan langkah pemantauan, monitoring, dan evaluasi berkala,” katanya.

Mantan Menko PMK tersebut juga meminta Pemerintah Pusat ikut melakukan pengawasan. Menurutnya, Pemerintah Pusat harus segera memberi bantuan saat Pemda membutuhkan. Di sisi lain, ia pun mengimbau warga untuk terus berhati-hati dan mewaspadai potensi bencana. Terutama bagi masyarakat yang tengah liburan akhir tahun.

“Dengan gotong royong dan kerja sama yang baik, kita bisa bahu-membahu membantu menanggulangi bencana demi keselamatan warga. Saya berharap masyarakat menyambut pergantian tahun dengan semangat dan kegembiraan, sambil terus waspada dan selalu berhati-hati. Khususnya masyarakat yang tengah bepergian,” tutup Puan. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Rabu, 27 November 2024 | 07:18 WIB
Uji Petik di Pelabuhan Manokwari Pastikan Kapal Layak Operasi saat Nataru
  • Oleh Fatkhurrohim
  • Selasa, 26 November 2024 | 22:49 WIB
Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat untuk Liburan Nataru 2024/2025
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Selasa, 26 November 2024 | 01:40 WIB
DED Penanganan Banjir Padang Siap, Pemkot Minta Dukungan Menteri PU
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Minggu, 24 November 2024 | 10:00 WIB
Kemkomdigi Kolaborasi Tingkatkan Kapasitas Internet Jelang Nataru
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Jumat, 22 November 2024 | 23:25 WIB
Mendag: Harga Bapok Stabil Jelang Nataru
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 7 November 2024 | 19:30 WIB
Komnas HAM Usulkan Tiga RUU dan Ratifikasi Instrumen HAM Internasional ke DPR RI