Dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (25/11/2024), Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025. Foto. Humas Kemhan RI.
Jakarta, InfoPublik – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025 pada rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (25/11/2024). Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperjelas arah pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa strategi pertahanan Indonesia berlandaskan keberlanjutan program yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menhan. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer tetapi juga mengedepankan filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh rakyat dalam menjaga kedaulatan negara.
“Keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Sjafrie.
Menhan memaparkan sejumlah program strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pertahanan, antara lain pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dewan ini sebagai wadah koordinasi kebijakan pertahanan yang lebih terintegrasi. Kemudian kebijakan Perisai Trisula Nusantara yang fokus pada pengembangan 100 batalyon teritorial untuk memperkuat pertahanan wilayah pada tahun 2025.
Reformasi birokrasi pertahanan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pertahanan. Lalu peningkatan pemeliharaan personel, langkah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan personel TNI serta aparat terkait. Pengembangan Universitas Pertahanan (UNHAN) sebagai pusat riset dan inovasi di bidang pertahanan. Terakhir kerja sama internasional Non-Pakta Pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan.
Dari berbagai program tersebut, pengembangan 100 batalyon teritorial menjadi salah satu prioritas utama. “Batalyon teritorial ini akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah rawan konflik dan bencana alam,” tegas Sjafrie.
Dalam konteks politik domestik, Menhan menekankan komitmen Kemhan dan TNI untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini menjadi landasan penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran pesta demokrasi di seluruh Indonesia.
Menhan juga menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi dalam menghadapi dinamika global dan regional. Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dengan tetap menghormati keberadaan aktor-aktor global.
“Diplomasi adalah garda pertama dalam mempertahankan kedaulatan negara, tetapi pertahanan yang kuat adalah landasan untuk memastikan diplomasi tersebut dapat berjalan efektif,” ungkap Sjafrie.
Dengan mengintegrasikan filosofi Sishankamrata dan kebijakan strategis yang inovatif, Indonesia berupaya membangun sistem pertahanan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Rapat kerja ini menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan bukan hanya untuk melindungi wilayah, tetapi juga untuk memastikan Indonesia dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas global.
_thumb.jpg)
