Foto bersama usai Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan dalam Pelaksanaan Operasi Nataru 2026/2027, Rabu (11/11/2026). (Humas Kemenhub)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengidentifikasi 40 pelabuhan di Indonesia sebagai fokus monitoring dan evaluasi kesiapan fasilitas menjelang penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas pelabuhan dan kualitas pelayanan siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin mengatakan, kesiapan angkutan laut tidak hanya bergantung pada armada kapal dan rute pelayaran, tetapi juga kondisi fasilitas serta kelancaran pelayanan di pelabuhan.
“Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman,” kata Samsuddin dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan dalam Pelaksanaan Operasi Nataru 2026/2027, Rabu (11/11/2026).
Menurut Samsuddin, evaluasi sejak dini diperlukan agar kekurangan fasilitas dapat diketahui dan ditangani sebelum masa angkutan Nataru dimulai. Ia meminta seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) melakukan pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung,” ujarnya.
Dermaga hingga Toilet Menjadi Fokus Pemeriksaan
Direktur Kepelabuhanan Triono menjelaskan, sejumlah fasilitas menjadi perhatian dalam evaluasi kesiapan pelabuhan. Fasilitas tersebut meliputi dermaga, ruang tunggu penumpang, toilet, area parkir, penerangan, kamera pengawas atau CCTV, serta sarana keselamatan dan keamanan pelabuhan.
Apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan, setiap unit pelaksana teknis (UPT) diminta mencatat permasalahan secara terperinci dan melengkapinya dengan dokumentasi.
UPT juga harus menyampaikan usulan penanganan beserta langkah tindak lanjut agar permasalahan fasilitas dapat segera diselesaikan.
Triono meminta seluruh UPT mengisi matriks evaluasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pelabuhan. Koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan juga perlu dilakukan agar kendala yang ditemukan memperoleh penanganan.
Selain fasilitas utama, evaluasi mencakup kesiapan pelabuhan alternatif, koordinasi dengan operator pelabuhan dan kapal, serta antisipasi terhadap kondisi cuaca dan potensi gangguan operasional.
Antisipasi Lonjakan Penumpang
Samsuddin menyebutkan, Angkutan Laut Nataru 2025/2026 telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mempersiapkan pelayanan angkutan laut pada periode libur akhir tahun berikutnya.
Tingginya mobilitas masyarakat membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola pelabuhan, operator kapal, hingga petugas pelayanan di lapangan.
Kemenhub berharap monitoring dan evaluasi terhadap 40 pelabuhan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sekaligus kebutuhan perbaikan sebelum operasional angkutan Nataru berlangsung.
Kesiapan tersebut diharapkan mendukung kelancaran proses naik dan turun penumpang, sekaligus memberikan kepastian pelayanan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
