Pemerintah Tegaskan RUU Penyiaran Tak Atur Akun Pribadi, Fokus pada Platform dan Konten Profesional

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat melalui akun media sosial pribadi. Pengaturan diarahkan pada penyelenggara platform dan aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu, dengan memperhatikan skala serta tanggung jawab penyelenggaranya.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo dalam penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Angga mengatakan, penyusunan DIM menjadi langkah pemerintah menyiapkan kerangka pengaturan penyiaran yang sesuai dengan perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai perlu diperbarui karena lahir ketika media sosial dan berbagai platform berbagi video belum berkembang seperti sekarang.

Menurutnya, perubahan teknologi telah menggeser masyarakat dari sekadar penonton menjadi produsen konten. Aktivitas penyebaran informasi tidak lagi hanya berlangsung melalui studio televisi dan radio, tetapi juga melalui berbagai platform digital. “Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga.

Ia menjelaskan, pemerintah memegang tiga prinsip utama dalam penyusunan pengaturan penyiaran digital. Prinsip pertama adalah melindungi kebebasan berekspresi masyarakat.

Angga menegaskan, akun media sosial pribadi, vlog keluarga, serta konten kreator dan UMKM tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang harus mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan bagian dari hak berekspresi warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. “Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya,” ujar Angga.

Ia menjelaskan, pengaturan terhadap konten digital akan mempertimbangkan karakteristik, skala, dan tanggung jawab penyelenggara. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap berada dalam rezim penyelenggara sistem elektronik di bawah Kemkomdigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, aspek layanan dan aktivitas yang memenuhi kriteria pengaturan penyiaran akan diatur secara proporsional melalui RUU Penyiaran. Pemerintah menekankan bahwa sasaran pengaturan adalah penyelenggara kegiatan penyiaran digital yang bersifat profesional, bukan seluruh pengguna media sosial.

Wamen Angga mencontohkan kanal digital yang memiliki struktur redaksi, jadwal siaran, jangkauan penonton besar, serta model monetisasi profesional. Aktivitas semacam itu dinilai perlu memperhatikan standar isi siaran agar terdapat kesetaraan tanggung jawab dengan lembaga penyiaran konvensional.

Prinsip kedua adalah perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah menyoroti perbedaan pengaturan konten antara televisi dan platform digital, termasuk penayangan iklan produk rokok yang memiliki pembatasan waktu di televisi, tetapi dinilai masih dapat dijumpai secara bebas di sejumlah layanan digital.

Karena itu, pemerintah mendorong tanggung jawab platform untuk menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia atau age-gating, verifikasi usia, serta transparansi algoritma.

Menurut Angga, sistem rekomendasi konten seperti For You Page (FYP) tidak boleh menjadi ruang yang mendorong anak-anak terpapar konten berbahaya tanpa perlindungan memadai.  “Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” katanya.

Prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang lebih adil bagi industri penyiaran nasional. Angga menyebut televisi dan radio selama ini menjalankan kewajiban regulasi, membayar pajak, mempekerjakan tenaga kerja, serta tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Pemerintah ingin memastikan pelaku penyiaran profesional di ruang digital juga menjalankan standar tanggung jawab yang sebanding. Dengan demikian, lembaga penyiaran nasional memiliki kesempatan berkompetisi secara lebih adil, sementara kreator pemula dan pelaku UMKM tetap memperoleh ruang untuk berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Angga juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan DIM, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.

Ia menegaskan, penandatanganan DIM bukan berarti seluruh persoalan dalam RUU Penyiaran telah selesai. Dokumen tersebut merupakan posisi pemerintah yang akan menjadi bahan pembahasan bersama DPR RI.

Pemerintah selanjutnya akan menyampaikan naskah DIM kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Proses pembahasan bersama DPR diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu merespons perkembangan teknologi, melindungi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan industri penyiaran nasional.