Rapat koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Jumat (6/11/2026). /Foto Humas Kementerian
Jakarta, InfoPublik – Indonesia telah mengantongi dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara untuk pencalonan sebagai anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) Kategori III. Pemerintah terus memperkuat diplomasi guna menggalang dukungan internasional menjelang pemilihan pada Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 di Montreal, Kanada, 19–20 November 2026.
Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memastikan dukungan yang telah diperoleh dapat diwujudkan menjadi suara dalam pemilihan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam keanggotaan Dewan ICAO. Indonesia pernah menduduki posisi tersebut selama 12 periode berturut-turut, yakni pada 1962–2001.
Menurut Dudy, bertambahnya jumlah anggota Dewan ICAO dari 36 menjadi 40 negara turut membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis penerbangan sipil internasional.
“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Dudy pasa Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menjalankan berbagai pendekatan diplomatik melalui forum internasional, pertemuan bilateral, dan komunikasi langsung dengan sejumlah negara anggota ICAO. Dalam pendekatan tersebut, Indonesia menyampaikan empat pesan utama untuk memperkuat alasan pencalonan.
Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Karakteristik geografis dan kebutuhan konektivitas antarpulau memberikan Indonesia pengalaman serta perspektif penting dalam pengembangan penerbangan sipil internasional.
Kedua, Indonesia memiliki komitmen dan rekam jejak dalam ICAO yang diwujudkan melalui pekerjaan teknis, program peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif penerbangan di tingkat regional dan global.
Ketiga, Indonesia memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antarkawasan, negara maju dan berkembang, serta berbagai pemangku kepentingan penerbangan dengan kepentingan dan latar belakang berbeda.
Keempat, Indonesia menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan prioritas strategis ICAO. Pesan tersebut menjadi bagian dari diplomasi pemerintah untuk meyakinkan negara-negara anggota mengenai kapasitas Indonesia dalam memperkuat tata kelola penerbangan sipil dunia.
Selain memperluas komunikasi diplomatik, Dudy meminta seluruh pihak mengoptimalkan pemanfaatan Aide Memoire. Dokumen diplomatik tersebut memuat informasi dan pokok-pokok pencalonan Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan komunikasi kepada negara-negara sahabat.
“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” kata Dudy.
Pemerintah berharap sinergi Kemenhub, Kemenlu, dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat memperkuat perolehan dukungan menjelang pemilihan. Keanggotaan dalam Dewan ICAO diharapkan membuka ruang lebih besar bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan negara kepulauan serta berkontribusi dalam mewujudkan penerbangan sipil global yang selamat, aman, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenlu Denny Abdi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Saud P. Krisnawan, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha, serta Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kemenlu dan Kemenhub, pimpinan BUMN, serta mitra kerja Kemenhub turut mengikuti pertemuan secara langsung. Para Duta Besar Republik Indonesia juga hadir secara daring.
