Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menko Perekonomian Dukung Kemajuan Warung Kelontong

Jakarta, InfoPublik - Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Warung kelontong menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Keberadaannya juga mendukung aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Karena itu, pengembangan warung kelontong menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terus berkembang di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pelaku UMKM, termasuk pemilik warung kelontong, sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community (SRC) di Kabupaten Bogor, Senin (26/1/2026).

“Jadi jelas Bapak-Ibu ini adalah penunjang perekonomian nasional, dan Anda-Anda ini adalah pahlawan ekonomi nasional. Indonesia ekonominya resilience karena adanya Bapak-Ibu yang ada di ruangan ini,” ujar Airlangga.

Salah satu upaya pengembangan warung kelontong dilakukan melalui ekosistem SRC yang dibangun oleh PT HM Sampoerna Tbk. Selama 18 tahun, SRC mengembangkan jaringan pemberdayaan UMKM yang kini mencakup 250.000 toko. Ekosistem ini mendukung pemilik warung untuk mengembangkan usaha secara mandiri sekaligus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen.

Pengembangan tersebut juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hampir seluruh mitra SRC telah menggunakan platform digital, termasuk layanan pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan teknologi ini membantu warung mengikuti perkembangan transaksi yang semakin praktis dan digital.

Secara nasional, sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Pada kuartal IV-2025, transaksi QRIS tumbuh 139,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan transaksi yang didominasi oleh pelaku UMKM. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran digital oleh usaha kecil.

Selain digitalisasi Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2026, program tersebut diarahkan dengan target plafon hingga Rp295 triliun dan suku bunga 6 persen per tahun. Kebijakan ini diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Kontribusi ekosistem SRC terhadap perekonomian juga terlihat dari nilai omzet yang mencapai sekitar Rp236 triliun per tahun, setara dengan 11,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) ritel nasional. Ekosistem tersebut turut menyerap sekitar satu juta tenaga kerja, sehingga keberadaan warung kelontong tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang penghidupan di berbagai daerah.

Airlangga mengapresiasi pengembangan ekosistem SRC yang memberikan ruang bagi pengusaha UMKM untuk memiliki dan mengelola usahanya secara mandiri. Menurutnya, model pemberdayaan tersebut menjadi salah satu bentuk pemerataan ekonomi melalui penguatan usaha masyarakat.

“Kita beri tepuk tangan kepada manajemen SRC karena ini adalah bentuk pemerataan yang konkret. SRC tidak dimiliki oleh satu atau dua keluarga konglomerat, tetapi dimiliki oleh pengusaha-pengusaha UMKM,” pungkas Airlangga.

Dengan dukungan digitalisasi, akses pembiayaan, dan penguatan ekosistem usaha, warung kelontong diharapkan semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.