Kemenkop dan KSP memantapkan kesiapan KDKMP sebagai simpul utama distribusi barang bersubsidi guna memangkas panjangnya rantai pasok, Rabu (23/9/2026).
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempersiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sentra distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis hingga ke pelosok desa.
Skema terpusat ini digodok secara komprehensif dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi yang digelar bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, beserta jajaran pimpinan BUMN di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Menkop Ferry, cetak biru KDKMP dirancang khusus untuk meretas problem klasik panjangnya rantai pasok yang selama ini mengerek naik biaya perdagangan.
Rentetan distribusi yang berlapis kerap memberikan margin keuntungan terbesar bagi pihak perantara, sementara konsumen akhir terbebani oleh tingginya harga. Melalui kehadiran KDKMP, mata rantai tersebut akan dipotong.
Koperasi desa ini diproyeksikan bertindak langsung sebagai agen, distributor, maupun pangkalan resmi yang menghubungkan produsen dengan warga desa secara efisien dan akuntabel.
Melalui jalur distribusi KDKMP ini, pemerintah akan menyalurkan beragam komoditas vital, mulai dari pupuk bersubsidi, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, cadangan pangan pemerintah, hingga LPG 3 kilogram.
Guna menjamin transparansi penyaluran, Ferry memaparkan bahwa seluruh pergerakan logistik akan dipantau ketat melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes).
Digitalisasi ini memungkinkan pemerintah mengevaluasi data stok, transaksi, profil penerima, dan pergerakan harga secara seketika, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di masyarakat.
KSP Dudung menyatakan, percepatan operasional KDKMP ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Untuk menjamin keandalan pasokan barang agar tidak terputus, Dudung mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu.
Satgas lintas sektoral yang merangkul Kemenkop, pemerintah daerah, BUMN penyalur, dan lembaga terkait ini akan bertugas mengendalikan alur logistik, sistem pembayaran, hingga keamanan stok di setiap gerai KDKMP.
Komitmen eksekusi di lapangan juga disuarakan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Matoa.
Ia menegaskan kesiapan penuh institusinya untuk mendistribusikan barang bersubsidi secara langsung melalui jaringan KDKMP.
Dengan skema yang semakin ramping dan diawasi ketat, pihaknya optimistis dapat menjamin validitas penerima akhir sekaligus memitigasi berbagai hambatan teknis yang selama ini membayangi penyaluran subsidi di lapangan. (Humas Kementerian Koperasi)
