Menkop, Ferry Juliantono, secara resmi membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II guna merumuskan strategi percepatan reforma agraria dan hilirisasi komoditas perkebunan berbasis badan usaha koperasi di Jakarta, Senin (21/9/2026). FOTO dok. Humas Kemenkop
JAKARTA, InfoPublik – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, secara resmi membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Forum ini menjadi pijakan utama untuk merumuskan rekomendasi percepatan pembentukan badan usaha koperasi sekaligus meretas jalan hilirisasi perkebunan rakyat.
Dalam arahannya, Menkop menyoroti ketimpangan yang masih mewarnai tata kelola industri kelapa sawit nasional. Ia menegaskan, koperasi perkebunan tidak boleh lagi hanya stagnan di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga harus memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegas Menkop, seperti dikutip InfoPublik (23/9/2026).
Sebagai percontohan nyata, Menkop merujuk pada keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang kini tangguh mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam.
Praktik sukses ini diharapkan dapat direplikasi oleh jaringan petani lainnya melalui injeksi permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta inkubasi manajemen dari Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mendesak agar pengelolaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), terutama dari pelepasan kawasan hutan, benar-benar diserahkan kepada perkebunan rakyat yang bernaung di bawah koperasi.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” tegas Henry.
Agenda konferensi ini turut dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga lintas sektor, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, hingga LPDB Koperasi guna merumuskan cetak biru tata kelola perkebunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Humas Kementerian Koperasi)
