Wamenkomdigi Nezar Patria berfoto bersama para peserta Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Mitra Pemerintah Kota Balikpapan dan Mitra Pemerintah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat. (Foto: Zoom/Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di lingkungan birokrasi sama sekali tidak diukur dari banyaknya jumlah aplikasi yang diciptakan oleh instansi. Tolok ukur utama yang sebenarnya adalah kemampuan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Digitalisasi seharusnya menjadi instrumen efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik, bukan sekadar proyek menghadirkan sistem atau aplikasi baru yang justru membingungkan warga.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa perubahan pola pikir (mindset) aparatur pemerintah merupakan fondasi paling krusial dalam transformasi ini. Teknologi harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan.
"Digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, dalam melakukan solusi dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat," ujar Nezar Patria saat berbicara dalam sebuah forum pelatihan kepemimpinan digital, Selasa (9/6/2026).
Wamen Nezar menambahkan, Indonesia saat ini berada pada fase krusial transformasi digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, aparatur pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna pasif, melainkan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. "Keberhasilan visi ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih perangkat keras yang kita miliki, tetapi oleh kapasitas para pemimpinnya," tegas Nezar Patria.
Guna mencetak pemimpin yang adaptif, Kementerian Komunikasi dan Digital menggulirkan program Digital Leadership Academy (DLA). Program ini dirancang khusus untuk membekali para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dengan kompetensi strategis, mulai dari keamanan siber, tata kelola data, kecerdasan artifisial (AI), hingga integrasi layanan pemerintahan.
Lewat penguatan kapasitas ini, para pemimpin instansi diharapkan mampu menjadi motor perubahan. Transformasi digital yang sukses pada akhirnya adalah transformasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh publik lewat birokrasi yang lebih sederhana, transparan, terintegrasi, dan responsif.
