Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dalam Webinar SAKIP Series keempat, Selasa (12/8/2025). (Foto: Kementerian ATR/BPN)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan predikat “A” pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Target ini selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta percepatan reformasi birokrasi.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa ada tujuh pra-kondisi yang menjadi fokus penguatan, yakni:
Perencanaan kerja yang terintegrasi.
Penguatan cascading kinerja hingga level individu.
Pengukuran kinerja berbasis hasil.
Penguatan evaluasi kinerja berbasis data.
Pelaporan kinerja yang informatif dan transparan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam SAKIP.
Komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja.
“SAKIP bukan hanya laporan, tetapi menjadi alat ukur efektivitas dan efisiensi program strategis yang kita jalankan. ASN, termasuk P3K yang baru bergabung, harus memahami peran masing-masing dalam mendukung akuntabilitas kinerja,” tegas Dalu dalam Webinar SAKIP Series keempat, Selasa (12/8/2025).
Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pelayanan pertanahan yang profesional, sesuai visi Asta Cita untuk menghadirkan birokrasi yang melayani rakyat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Langkah ini juga mendukung terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia yang transparan dan partisipatif.
Masyarakat dapat memantau dan mengakses informasi kinerja ATR/BPN melalui laman resmi ppid.atrbpn.go.id atau kanal media sosial resmi kementerian. Aduan terkait pelayanan pertanahan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.
Dengan konsolidasi internal dan penguatan manajemen kinerja, ATR/BPN optimistis meraih SAKIP A pada 2025, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
