Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kemenhub, Selasa (24/6/2025), /Foto Istimewa/Humas Kemenhub
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kemenhub, Selasa (24/6/2025), sebagai respons terhadap unjuk rasa pengemudi truk yang terjadi di sejumlah daerah. Diskusi ini digelar untuk menampung berbagai aspirasi menyangkut tarif, perlindungan hukum, jaminan sosial, serta pemberantasan pungli dan premanisme.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) merupakan kebijakan penting dalam menciptakan sistem logistik nasional yang adil dan humanis.
“Penanganan ODOL bukan hanya soal regulasi, tetapi menyangkut keselamatan. Banyak kecelakaan fatal terjadi, termasuk di Purworejo, akibat kendaraan lebih muatan dan dimensi. Ini jadi perhatian serius Presiden,” kata Aan.
Aan menambahkan, kendaraan ODOL tak hanya berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merusak infrastruktur, menurunkan usia kendaraan, meningkatkan polusi, serta boros bahan bakar.
Dalam upaya solusi jangka panjang, Kemenhub akan menerapkan pendekatan berbasis teknologi, termasuk digitalisasi pendataan dan pengawasan angkutan barang. “Sistem pengawasan elektronik akan memudahkan semua pihak memantau secara real time,” jelas Aan.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, menegaskan bahwa pemerintah akan merancang kebijakan standardisasi jam kerja dan upah demi kesejahteraan pengemudi.
“Kita ingin menghindari dikotomi antara keselamatan dan barang. Tidak ada ekonomi yang mengorbankan nyawa,” ujarnya.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho turut menyampaikan bahwa penanganan ODOL akan melihat aspek ekonomi, transportasi, dan logistik secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa over dimension merupakan tindak pidana, sedangkan over loading tergolong pelanggaran lalu lintas biasa.
“ODOL bukan sekadar pelanggaran, tapi ancaman nyata bagi ketertiban lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Diskusi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Sukanda, serta perwakilan asosiasi pengemudi angkutan barang dan jajaran pejabat Kemenhub.
