Kementerian UMKM dan DPR Teguhkan Komitmen Sukseskan Penyaluran KUR

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI meneguhkan komitmen untuk bersama-sama menyukseskan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (18/3/2025) mengatakan program KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air. 

“Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60 persen penyaluran untuk sektor produksi,” kata Maman melalui keterangan resminya Rabu (19/3/2025).

Menurutnya untuk mencapai target tersebut masih terdapat berbagai macam kendala, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan. 

Terkait agunan tambahan KUR, Maman menegaskan untuk KUR super mikro dan KUR mikro tidak dikenakan agunan tambahan.

Namun tetap harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak dibiayai dengan minimal telah berjalan selama enam bulan untuk KUR mikro dan kurang dari enam bulan atau telah mengikuti pendampingan usaha untuk KUR super mikro.

"Jadi saya tekankan, untuk KUR super mikro sampai dengan Rp10 juta dan KUR mikro lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Sedangkan untuk KUR yang sampai dengan Rp500 juta dapat dikenakan agunan tambahan," kata Maman.

Ia menambahkan realisasi penyaluran KUR sampai dengan 16 Maret 2025 telah mencapai Rp44,73 triliun dengan 788.237 debitur.

Untuk itu, Maman berharap kolaborasi dapat semakin diperkuat antara Pemerintah, DPR, dan bank penyalur dalam mencapai target penyaluran KUR sekaligus mengawasi pelaksanaannya di daerah, khususnya disektor produksi.

“Sedangkan untuk bank penyalur, kompleksitas penyaluran KUR cukup luar biasa, oleh karena itu semangat koordinasi dan kolaborasi diupayakan betul-betul bisa diperkuat untuk memetakan inti permasalahan pendistribusian KUR sehingga target bisa tercapai,” ujar Maman.

Ia juga meminta bank penyalur agar mengikuti aturan yang berlaku, serta target yang sudah dicanangkan pada KUR 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty yang mengatakan, program KUR bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha UMKM. DPR dalam hal ini komisi VII siap mendukung kesuksesan penyaluran KUR. 

ia berharap penjangkauan calon debitur KUR potensial semakin meningkat guna mewujudkan pemerataan akses kredit usaha. Evita juga meminta keberpihakan terhadap pengusaha UMKM di berbagai daerah terus diperkuat.

"Partisipasi bank daerah juga perlu ditingkatkan tapi tentu dengan memperhatikan likuiditas bank daerah," ujar Evita.