Digitalisasi dan Integrasi Tata Kelola Pemerintahan: Strategi Efektif Berantas Korupsi

Jakarta, InfoPublik – Transformasi digital dan reformasi tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pemerintah terus mendorong integrasi data dan digitalisasi sistem sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan penerimaan negara.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, saat mewakili Presiden RI Prabowo Subianto pada pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, transformasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Salah satu strategi utama pemberantasan korupsi adalah perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik. Komitmen ini tertuang dalam Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Budi Gunawan.

Senada dengan Budi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya digitalisasi dan integrasi data di seluruh lini pemerintahan. Evaluasi Stranas PK pada 2023 menunjukkan tiga tantangan utama, yakni ketidaktersediaan data, data yang tersebar dan tidak terintegrasi, serta belum adanya standar baku dalam sistem layanan pemerintah.

“Masalah-masalah ini berdampak pada lemahnya kebijakan berbasis data sehingga tidak tepat sasaran. Stranas PK memprioritaskan integrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengontrol sinkronisasi program pusat dan daerah, termasuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi,” jelas Rini.

Implementasi SIPD menjadi langkah konkret untuk menghadirkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan kinerja program. Selain itu, Stranas PK juga mendorong penggunaan data kependudukan untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyatakan dukungannya terhadap komitmen pemerintah. “Dengan semangat Asta Cita, penguatan KPK, dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, kami optimis tantangan pemberantasan korupsi dapat diatasi,” ujar Nawawi.

Mengusung tema Hakordia 2024, “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, Nawawi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.

Momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang bebas korupsi. Digitalisasi yang dilakukan dengan tepat diyakini mampu memberikan manfaat luar biasa, baik dalam efisiensi maupun transparansi tata kelola pemerintahan.