Indonesia Usulkan Penguatan APT dalam KTT ASEAN Plus Three ke-27 di Montreal

Jakarta, InfoPublik – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan KTT ke-27 ASEAN Plus Three (APT), yang digelar pada Kamis (10/10/2024) di National Convention Center (NCC) sebagai bagian dari Rangkaian KTT ke-44 dan 45 ASEAN.

Mengawali pidatonya, Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran APT dalam membangun tata kelola kawasan yang lebih tangguh, guna menghadapi berbagai dinamika global, termasuk adopsi kemajuan teknologi.

APT, yang telah beroperasi selama 27 tahun, harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas keuangan, manajemen bencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu memastikan APT tetap menjadi jangkar yang kuat untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran masyarakat,” tegas Wapres Ma’ruf Amin.

Dua Prioritas Indonesia dalam APT

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan dua prioritas utama yang perlu diutamakan oleh APT. Pertama, APT diharapkan menjadi jangkar stabilitas dan perdamaian yang dapat menjadi fondasi bagi optimalisasi potensi ekonomi kawasan.

“APT harus memperkuat mekanisme tanggap darurat, seperti Chiang Mai Initiative dan jalur hotline antara otoritas maritim untuk merespons krisis dengan cepat,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

ASEAN Plus Three (APT) merupakan kerja sama regional antara ASEAN dengan tiga negara Asia Timur: Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi antara negara berkembang di ASEAN dan negara industri di Asia Timur, memperkuat jejaring strategis yang telah dibangun hampir tiga dekade.

APT terbentuk sebagai respons terhadap krisis Asia 1997 dan terus berkembang menjadi platform kerja sama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Dengan peningkatan status Korea Selatan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) pada KTT ASEAN-Korea Selatan ke-25, APT kini memiliki status tertinggi dalam hubungan eksternal ASEAN.

Dukungan untuk Transisi Energi dan Ekonomi Digital

Sejalan dengan pernyataan Wapres, Menko Airlangga Hartarto berharap APT dapat mewujudkan kerja sama konkret dalam transisi energi bersih, transformasi ekonomi digital, serta pengembangan industri otomotif berbasis listrik dan bahan bakar ramah lingkungan.

“Pada prinsipnya, APT memiliki kesamaan pandangan politik, yakni menjaga stabilitas keamanan dan politik sebagai fondasi kerja sama kawasan. APT awalnya dibentuk untuk mengatasi krisis Asia secara bersama-sama,” tegas Menko Airlangga Hartarto.

Ia menambahkan, meskipun persaingan global semakin ketat, APT harus menjadi contoh kerja sama yang saling menguntungkan.

Pada Mei 2024, The 27th ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting menyepakati mekanisme Rapid Financing Facility (RFF) dalam kerangka Chiang Mai Initiative (Multilateralisation). RFF adalah skema pembiayaan yang dapat diakses oleh negara anggota untuk menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi atau bencana alam. Skema ini menggunakan mata uang Freely Usable Currencies (FUC) seperti Dolar AS, Yen Jepang, atau Yuan Tiongkok, dengan target peluncuran di tahun 2025.

Wapres Ma’ruf Amin juga mengusulkan agar APT mengoptimalkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

“Saya menyambut baik Pernyataan Bersama APT tentang Konektivitas Rantai Pasok Regional. Ke depan, APT perlu mengutamakan inovasi ekonomi digital, termasuk digitalisasi UMKM dan penerapan pembayaran digital lintas negara,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Peningkatan SDM dan Komitmen Kerja Sama APT

Isu lain yang diangkat oleh para Kepala Negara ASEAN adalah pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan dan robotika. Pada akhir KTT, para pemimpin mengadopsi APT Leaders’ Statement on Strengthening the Connectivity of Regional Supply Chain, sebagai dukungan terhadap penguatan konektivitas rantai pasok regional, termasuk implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC).

Menko Airlangga mendampingi Wapres Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut, bersama dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.