Atasi Kemiskinan, Kemendagri Ingatkan Pentingnya Memanfaatkan Bonus Demografi

: Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri


Oleh Eko Budiono, Kamis, 4 Juli 2024 | 09:23 WIB - Redaktur: Untung S - 309


Jakarta, InfoPublik - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean, melalui keterangan resmi, dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, seperti dilansir ANTARA, Rabu (3/7/2024).

"Bonus demografi ini menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak masyarakat produktif, harusnya potensi ini dapat kita gerakkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui perluasan lapangan kerja," kata Noudy.

Menurut Noudy, masalah kemiskinan ekstrem bersifat multidimensional atau disebabkan oleh banyak faktor.

Tidak hanya sempitnya lapangan pekerjaan, tetapi juga sulitnya mengakses informasi maupun pendidikan yang berkualitas hingga infrastruktur publik juga turut menjadi penyebab kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Kalau kita tidak punya semangat untuk berkolaborasi menyusun strategi kebijakan, program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, (maka) target (kemiskinan ekstrem) 0 persen di 2024 menjadi tantangan kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Chaerul Dwi Sapta mengatakan, selain memanfaatkan bonus demografi dan kolaborasi lintas lembaga, penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu dimulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Tentunya perencanaan pembangunan yang terkoordinir, terintegrasi, dan terkonsolidasi dengan baik, dengan perencanaan Musrenbangdes, Musrenbangda, dan Musrenbangnas (akan mengoptimalkan program kegiatan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terjadi berdasarkan target yang akan kita capai," katanya.

 
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 18:09 WIB
Kolaborasi Kementerian, 720 Sekolah Dapat Penghargaan Adiwiyata 2024
  • Oleh Eko Budiono
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 19:09 WIB
Kemendagri Bahas Penyusunan PP untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 2 Oktober 2024 | 18:33 WIB
Kemendagri Minta Pemda Pantau Ketat Perkembangan Data Inflasi
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 2 Oktober 2024 | 12:10 WIB
Kemendagri Dorong Sumedang Jadi Role Model Pembinaan Desa di Indonesia
  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 26 September 2024 | 07:28 WIB
Kemendagri: Pilkada Serentak 2024 Jadi Upaya Satukan Visi Pusat-Daerah