Atasi Kemiskinan, Kemendagri Ingatkan Pentingnya Memanfaatkan Bonus Demografi

: Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri


Oleh Eko Budiono, Kamis, 4 Juli 2024 | 09:23 WIB - Redaktur: Untung S - 122


Jakarta, InfoPublik - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean, melalui keterangan resmi, dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, seperti dilansir ANTARA, Rabu (3/7/2024).

"Bonus demografi ini menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak masyarakat produktif, harusnya potensi ini dapat kita gerakkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui perluasan lapangan kerja," kata Noudy.

Menurut Noudy, masalah kemiskinan ekstrem bersifat multidimensional atau disebabkan oleh banyak faktor.

Tidak hanya sempitnya lapangan pekerjaan, tetapi juga sulitnya mengakses informasi maupun pendidikan yang berkualitas hingga infrastruktur publik juga turut menjadi penyebab kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Kalau kita tidak punya semangat untuk berkolaborasi menyusun strategi kebijakan, program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, (maka) target (kemiskinan ekstrem) 0 persen di 2024 menjadi tantangan kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Chaerul Dwi Sapta mengatakan, selain memanfaatkan bonus demografi dan kolaborasi lintas lembaga, penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu dimulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Tentunya perencanaan pembangunan yang terkoordinir, terintegrasi, dan terkonsolidasi dengan baik, dengan perencanaan Musrenbangdes, Musrenbangda, dan Musrenbangnas (akan mengoptimalkan program kegiatan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terjadi berdasarkan target yang akan kita capai," katanya.

 
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Isma
  • Selasa, 2 Juli 2024 | 18:37 WIB
Reformasi Bidang Perizinan Menjaga Momentum Pertumbuhan
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Selasa, 2 Juli 2024 | 08:12 WIB
Jumlah Penduduk Miskin di Gorontalo Menurun Sebesar 0,58 Persen
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:20 WIB
Ini Tiga Indikator Keberhasilan Pilkada Serentak 2024
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Jumat, 22 Maret 2024 | 09:43 WIB
Baznas Pontianak Gelar Sosialisasi Zakat: Pemimpin sebagai Teladan