Kemendag Ajak Pelaku Usaha CPO Kalbar Aktif Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dalam transaksi di Bursa CPO Indonesia.

Berdasarakan siaran pers Kemendag yang InfoPublik terima pada Sabtu (6/7/2024), langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia agar semakin likuid, dipercaya, dan mencerminkan harga pasar. Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti, Kasan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (4/7/2024). 

Turut hadir Direktur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama Indonesia Clearing House (ICH), Yugieandy Saputra, Direktur ICDX, Nursalam, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Manumpak Manurung, dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO,) Djono Albar Burhan.

“Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan.

Ia mengungkapkan, Literasi Bursa CPO di Pontianak yang bertema “Kupas Tuntas Bursa CPO Indonesia” merupakan kegiatan literasi keempat yang dilaksanakan Bappebti tahun ini. Sementara itu, tiga kota sebelumnya yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan literasi serupa adalah Jakarta, Medan, dan Pekanbaru.

Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.

“CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu, Bappebti membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO,” ujarnya.

Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang  dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS. Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel," ujar Kasan.

Kasan mengungkapkan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau 86.780 ton pada Januari sampai Juni 2024. Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD 2,93 miliar. Nilai tersebut naik 7,7 persen (MoM) dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar. 

“Salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD 1,08 miliar,” tutur Kasan.

Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita menyatakan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.

Olvy menyampaikan Bursa CPO Indonesia dibentuk berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya.

“Kebijakan perdagangan CPO melalui bursa CPO Indonesia bersifat sukarela untuk pasar dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global,” ujar Olvy.

Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi mengatakan, manfaat adanya Bursa CPO Indonesia harus terus disebarluaskan kepada seluruh pelaku usaha CPO. Untuk itu, ICDX berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan literasi kepada para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia. 

“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pontianak diharapkan memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bertransaksi CPO di bursa,” kata Fajar.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI Manumpak Manurung mengharapkan anggota GAPKI untuk turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini agar para anggota GAPKI ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa.

“Kalimantan Barat memang menjadi produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang ikut mendorong harga dalam Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif bertansaksi agar ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa,” ujar Manumpak.

Kepala Bidang SDM dan Hubungan Internasional DPP APKASINDO, Djono Albar Burhan mendukung adanya Bursa CPO di Indonesia. Kehadiran Bursa CPO Indonesia berdampak bagi petani kelapa sawit karena produk TBS yang dihasilkan petani kelapa sawit merupakan produk hulu dari CPO. Penetapan harga TBS diharapkan mengacu pada harga acuan CPO di bursa sehingga penetapan harga TBS menjadi lebih cepat dan transparan.

“Setelah adanya Bursa CPO Indonesia, harga TBS relatif semakin stabil. Kestabilan harga ini merupakan hal yang diharapkan para petani kelapa sawit,” ujar Djono.

Djono mengungkapkan, perlunya Bursa CPO Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan bursa minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil atau PKO). Hal ini karena PKO juga menjadi faktor penentu harga TBS. Selain itu, bursa diharapkan menjadikan petani kelapa sawit sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.