Banda Aceh, InfoPublik – Sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh telah kembali fungsional hingga 18 November 2026. Capaian tersebut setara 94,32 persen dari total ruas jalan yang terdampak, sementara 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.
Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Selain jalan daerah, seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak di Aceh juga telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 655 unit jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali fungsional.
Adapun 23 unit jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi atau sambungan sementara.
Safrizal menegaskan, status fungsional tidak selalu berarti konstruksi infrastruktur telah selesai sepenuhnya. Jalan dan jembatan yang sudah dapat digunakan masih dapat membutuhkan pekerjaan lanjutan agar konstruksinya kembali permanen dan memenuhi kebutuhan jangka panjang.
“Yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan. Walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara,” ujar Safrizal.
Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp58,973 Triliun
Dalam konferensi pers tersebut, Safrizal juga menjelaskan pemerintah telah menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
Total anggaran yang dialokasikan untuk tiga provinsi tersebut mencapai Rp100,166 triliun. Dari jumlah itu, Aceh memperoleh alokasi Rp58,973 triliun atau sekitar 58,9 persen.
Anggaran untuk Aceh dibagi dalam tiga tahun pelaksanaan. Pada 2026 dialokasikan Rp24,215 triliun, kemudian Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Pelaksanaan program melibatkan 23 kementerian dan lembaga (K/L), dengan sebagian kegiatan juga dilaksanakan pemerintah daerah. Seluruh pekerjaan tersebut dikawal melalui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Safrizal menjelaskan, Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan lintas kementerian dan lembaga. Sementara itu, pengarahannya dilakukan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Pengarah.
Posko Satgas Nasional dan Posko Satgas Wilayah bertugas mengawal pelaksanaan rencana induk oleh masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Menurut Safrizal, pola tersebut merupakan bentuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang pelaksanaannya mengacu pada rencana induk, bukan pembentukan satu badan pelaksana tunggal seperti model penanganan bencana pada masa sebelumnya.
Pemulihan Berlangsung Bertahap hingga 2028
Safrizal menjelaskan, proses penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 berlangsung melalui beberapa tahapan. Pemerintah terlebih dahulu menjalankan tanggap darurat, kemudian masa transisi darurat, sebelum memasuki pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Masa transisi darurat di Aceh berakhir pada 28 Juli 2026. Dengan demikian, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara normatif mulai dilaksanakan pada 29 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sebagian besar pekerjaan pada masa tanggap darurat dan transisi diarahkan untuk mengembalikan fungsi dasar infrastruktur, mengaktifkan kembali layanan masyarakat, serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, banyak pekerjaan pada periode tersebut bersifat sementara atau darurat.
Safrizal menyebut masih ada masyarakat yang mempertanyakan mengapa rehabilitasi dan rekonstruksi belum selesai meskipun bencana telah berlangsung hampir satu tahun. Menurutnya, penyelesaian pemulihan memang direncanakan secara bertahap hingga Desember 2028.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline itu sampai dengan Desember tahun 2028,” katanya.
Dalam rencana induk, pemulihan dibagi ke dalam tahapan pemulihan awal, rehabilitasi, rekonstruksi, dan penataan sistem ketangguhan jangka panjang. Pekerjaan fisik dan pemulihan layanan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran setiap tahun.
Jembatan Daerah Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Dari capaian infrastruktur yang disampaikan, pemulihan jembatan daerah masih menjadi salah satu pekerjaan besar di Aceh. Dari total 655 unit jembatan terdampak, baru 386 unit yang kembali fungsional hingga 18 November 2026.
Safrizal mengatakan sejumlah jembatan masih dalam tahap konstruksi, sementara di beberapa wilayah yang sulit dijangkau atau remote, proses pengiriman material dan pengerahan tenaga kerja masih berlangsung.
Pekerjaan perbaikan dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk kerja sama kontraktual dengan penyedia jasa serta kolaborasi dengan TNI.
Ia menyebut Jembatan Kutablang dan Jembatan Peureulak sebagai contoh pekerjaan yang konstruksinya telah selesai. Namun, Jembatan Peureulak belum diresmikan penggunaannya. Sementara itu, sejumlah jembatan lainnya masih menjalani proses pembangunan.
Pemerintah terus melanjutkan perbaikan jalan dan jembatan agar akses ant wilayah, mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan lebih baik.
Melalui alokasi anggaran tiga tahun dan koordinasi 23 kementerian dan lembaga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2028. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi membangun ketahanan wilayah dalam menghadapi risiko bencana berikutnya.