Karhutla Jadi Ancaman, Pemprov Riau Perkuat Deteksi Dini dan Respons Cepat

Pekanbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat deteksi dan penanganan dini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan setiap titik panas maupun indikasi api segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan Karhutla yang melibatkan Pemprov Riau, TNI, Polri, pelaku usaha, dan elemen masyarakat di Polda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (27/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat ketika ditemukan indikasi kebakaran.

“Forum ini sangat penting karena mempertemukan pemerintah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan memastikan Karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan kita tangani secara cepat,” katanya.

Hariyanto juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Riau. Menurutnya, Presiden memberikan apresiasi terhadap kerja bersama berbagai pihak dalam penanganan Karhutla dan menekankan pentingnya gotong royong.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau beliau memberikan apresiasi atas kerja bersama dan semangat gotong royong kita. Pesan kunci yang disampaikan Bapak Presiden adalah gotong royong,” ungkapnya.

Hariyanto menegaskan keberhasilan penanganan Karhutla tidak dapat dilekatkan pada satu institusi karena membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.

“Keberhasilan ini bukanlah milik perorangan atau bukan hanya keberhasilan TNI, Polri, dan pemerintah saja. Melainkan keberhasilan kita bersama seluruh elemen masyarakat Riau. Gotong royong merupakan hal paling mendasar dalam penanganan Karhutla di Riau,” jelasnya.

Selain memperkuat kolaborasi, Hariyanto meminta setiap indikasi awal kebakaran segera ditangani. Titik panas maupun bercak api tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Kita tidak boleh menunggu satu titik panas (hotspot) berkembang menjadi kebakaran. Satu titik pun tidak boleh dibiarkan. Jika tampak indikasi atau bercak api, harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti di lapangan,” terangnya.

Menurut Hariyanto, pencegahan Karhutla juga perlu dibangun sebagai sistem permanen, tidak hanya dilakukan ketika muncul ancaman kebakaran.

Sistem tersebut mencakup peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak Karhutla serta penegakan hukum terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

“Pencegahan harus dibangun sebagai sistem yang permanen. Bapak Presiden juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Ingat, edukasi harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Hariyanto menambahkan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan Karhutla.

“Alhamdulillah, kita semua terus berkomitmen melibatkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Arahan Bapak Presiden tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesiapan dan tindakan kita di lapangan melalui rakor hari ini,” pungkasnya.