Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan terkait penanganan karhutla di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026). (Tangkapan Layar YouTube BPMI Setpres)
Pekanbaru, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap korporasi apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
“Kalau ada indikasi, segera laporkan dan segera kita cabut. Siapa pun, korporasi apa pun, jika ada indikasi mereka ikut menyuruh membakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting,” tegas Prabowo saat memberikan arahan terkait penanganan karhutla di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan apabila terdapat indikasi perusahaan memerintahkan atau terlibat dalam pembakaran. “Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki,” katanya.
Presiden meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi diperkuat dengan langkah pencegahan sejak titik panas mulai terdeteksi.
Salah satu langkah yang ditekankan Presiden adalah menyiapkan sumur bor atau sumber air di sekitar wilayah yang terpantau memiliki titik panas tanpa harus menunggu munculnya kebakaran.
“Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api,” ujar Presiden Prabowo
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, kementerian dan lembaga, serta seluruh unsur yang terlibat dalam pengendalian karhutla di Riau. “Terima kasih penanganan di Riau ini. Sampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua anak buahmu, Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, semua kementerian dan lembaga, serta semua institusi. Saya kira ini cukup membanggakan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden menyebut penanganan telah dilakukan pada sekitar 15.000 hektare dan masih terdapat sekitar 900 hektare yang membutuhkan perhatian. Namun, konteks dan cakupan kedua angka tersebut perlu disesuaikan dengan data resmi penanganan karhutla di Riau.
Karena itu, Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri terus mengerahkan kekuatan yang diperlukan untuk membantu pemerintah daerah menuntaskan penanganan. “Saya yakin yang 900 ini bisa segera ditangani. Kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan kita. Kalau perlu tambahan bantuan, segera laporkan. Tapi saya percaya, meski tinggal 900, tetap waspada untuk ke depan,” katanya.
Cegah Pembakaran Sejak Tingkat Desa
Selain itu, Presiden meminta aparat mencegah setiap aktivitas pembakaran lahan yang disengaja.
Pemerintah daerah bersama aparat diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa-desa bahwa pembakaran lahan dilarang. “Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melapor kepada pemerintah setempat agar dapat memperoleh pendampingan tanpa melakukan pembakaran. “Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati. Nanti pemerintah yang akan membantu mereka,” ujarnya.
Presiden juga meminta TNI dan Polri membantu pemerintah daerah mengorganisasi dukungan kepada masyarakat dalam pencegahan karhutla.
Arahan Presiden tersebut menempatkan pencegahan, kesiapan sumber air, keterlibatan aparat hingga tingkat desa, serta penegakan hukum sebagai bagian penting dalam upaya mencegah karhutla kembali berulang di Riau.
