Dari Karhutla hingga Bencana NTT, Wamen HAM Ajak Perkuat Solidaritas Lingkungan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menegaskan persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak dasar masyarakat karena perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana dapat berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.
Pesan tersebut disampaikan dalam Panggung Rakyat Lingkungan Hidup dan Solidaritas untuk NTT di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan yang melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil itu menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai persoalan lingkungan dan HAM.
Mengawali sambutannya, Mugiyanto mengajak peserta mendoakan masyarakat Flores dan wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak banjir. Ia berharap masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan pemulihan.
“Malam ini mari kita bersama-sama memberikan doa dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat dan masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupannya,” ujarnya.
Mugiyanto juga menyampaikan keprihatinan terhadap karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan merupakan persoalan bersama yang membutuhkan tindakan nyata dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.
Ia menggambarkan bumi sebagai rumah bersama yang sedang menghadapi ancaman. Ketika terjadi kebakaran, kata dia, upaya penyelamatan harus menjadi prioritas sebelum proses pertanggungjawaban dilakukan.
“Kita harus bersama-sama memadamkan api dan menyelamatkan apa yang ada di dalam rumah. Setelah keadaan terkendali, barulah pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Menurut Mugiyanto, isu lingkungan dan HAM perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan agar kebijakan tidak mengabaikan hak masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.
Kementerian HAM, lanjutnya, juga membuka ruang kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lingkungan lainnya.
Kolaborasi diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai persoalan di lapangan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan Panggung Rakyat Lingkungan Hidup menjadi wadah untuk membangun kepedulian terhadap persoalan lingkungan di berbagai daerah.
Menurutnya, solidaritas terhadap masyarakat NTT menunjukkan bahwa persoalan lingkungan juga memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan.
“Apa yang terjadi di NTT merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, solidaritas harus terus dibangun agar masyarakat yang terdampak tidak merasa berjalan sendiri,” tutupnya.
