Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RAB) terus mengakselerasi upaya pemulihan dengan mengatur kembali fungsi layanan publik, khususnya yang berbasis digital di wilayah terdampak bencana.
Hal ini dilakukan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan SOP, serta melakukan penataan sementara pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto sai bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Senin (23/2/2026) menjelaskan kondisi pascabencana bisa dijadikan momentum untuk mempercepat proses digitalisasi layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan negara tetap hadir melayani masyarakat meskipun berada dalam situasi darurat. “Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” kata Purwadi.
Lanjutnya, fokus yang dikerjakan saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan melalui penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan.
Selain itu, pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih agar layanan dasar dapat segera diakses kembali.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengatakan digitalisasi pelayanan publik memiliki andil besar dalam memastikan percepatan layanan di masa tanggap darurat.
Untuk itu, Bobby memastikan saat ini aktivitas pelayanan semuanya telah aktif di semua kabupaten/kota bahkan sampai kecamatan. “Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel dengan maksimal untuk membantu masyarakat,” ujar Bobby.
