Jakarta, InfoPublik – Di balik semangat besar Presiden RI Prabowo Subianto menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi jutaan pelajar Indonesia, masih tersisa sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Kasus dugaan keracunan di beberapa daerah menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dan kolaborasi banyak pihak agar program ini benar-benar memberi manfaat.
Program MBG lahir dari tekad pemerintah meningkatkan kualitas gizi siswa dari tingkat dasar hingga menengah. Melalui program ini, negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mampu belajar dengan perut terisi makanan sehat dan bergizi.
Namun, perjalanan di lapangan tidak selalu mulus. Beberapa laporan dugaan keracunan makanan muncul, salah satunya di Garut, Jawa Barat. Kasus ini sontak menjadi perhatian publik dan mengundang evaluasi dari para pemangku kepentingan.
Deputi Dekan 1 FISIP Universitas Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., menilai program sebesar MBG tak bisa dijalankan hanya oleh satu lembaga pusat. Menurutnya, keberhasilan terletak pada kerja bersama. “Program dengan skala besar membutuhkan administrasi yang mendekat ke masyarakat. Itu artinya, kita butuh multi-stakeholder—dari pemerintah daerah, sekolah, hingga jaringan lokal,” jelas Kristian.
Ia memberi contoh dari Kota Bandung, di mana kelurahan baru dilibatkan setelah distribusi berjalan. “Padahal, mereka punya pemahaman lapangan yang sangat berharga. Kalau sejak awal diajak, tentu hasilnya lebih lancar,” tambahnya.
Kristian menekankan bahwa jejaring lokal adalah aset. Infrastruktur mungkin terbatas, tetapi jaringan sosial di tingkat desa dan kelurahan bisa memperlancar implementasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh tak bisa ditunda. Menurutnya, ada dapur penyedia makanan yang belum memenuhi standar higienitas. “Program ini jangan sampai berhenti. Tapi untuk daerah yang mengalami kasus keracunan, seperti di Garut, perlu segera dievaluasi,” kata Lalu, Kamis (25/9/2025).
Ia menyoroti pola distribusi makanan yang berisiko. “Ada dapur yang mulai masak jam satu dini hari, lalu baru dibagikan jam sebelas siang. Ini sangat berbahaya. Harus ada label layak konsumsi, segel, serta aturan distribusi yang jelas,” tegasnya.
Bagi Lalu, keterlibatan guru pun penting. “Guru bisa mencicipi makanan lebih dulu sebelum diberikan kepada siswa. Ini langkah sederhana tapi bisa menyaring potensi masalah sejak awal,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan sekolah. Menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan data penerima dari dinas pendidikan.
“BGN harus membuka diri, melibatkan semua pihak, bahkan guru dan orang tua. Jangan menunggu siswa keracunan baru bertindak,” ujarnya.
Lalu juga menegaskan, Komisi X akan terus mengawal MBG karena sebagian anggarannya berasal dari pos pendidikan. “Kami ingin memastikan program ini benar-benar bermanfaat, bukan menimbulkan masalah baru,” katanya.
Baik akademisi maupun parlemen sependapat: kunci sukses MBG ada pada kolaborasi. Pemerintah daerah dengan jaringan lokalnya, sekolah dengan tenaga pengajarnya, serta lembaga pusat dengan dukungan anggarannya, harus berjalan bersama.
Kristian mengingatkan, tata kelola adalah fondasi. “Kalau tata kelola tidak rapi, celah masalah akan selalu terbuka. Tapi kalau melibatkan banyak pihak sejak awal, risiko bisa ditekan,” ucapnya.
Lalu menutup dengan penekanan pada tujuan besar program. “Niat Presiden sangat mulia, yakni menyiapkan generasi emas 2045. Jangan sampai tercoreng hanya karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Bukan sekadar menyajikan makanan di meja siswa, melainkan menyemai harapan agar setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Tantangan memang ada, tetapi dengan kolaborasi lintas pihak, program ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.
2_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
