:
Jakarta, InfoPublik – Hiruk pikuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), menarik warga setempat untuk bergabung. Gayung pun bersambut.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan melibatkan warga lokal terlibat. Salah satunya, sebagaimana diunggah situs resmi www.pu.go.id adalah dengan melibatkan mereka sebagai pekerja.
Adalah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang menyediakan ruang bagi warga lokal bekerja. Mereka di antaranya diberdayakan sebagai pekerja dalam pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Selain membuka lapangan kerja, juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga lokal sehingga mereka juga ikut terlibat dalam proses pembangunan IKN.
“Saya sangat senang dan bangga bisa terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan di HPK itu. Semoga IKN bisa membawa banyak manfaat bagi warga lokal juga dan memajukan wilayah itu," kata Imam Maqmur.
Imam, warga lokal dari Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu adalah salah satu dari beberapa pekerja di HPK. Imam mengaku sangat senang bisa bekerja dalam pembangunan IKN. Dirinya dan sejumlah rekannya yang juga warga lokal lainnya telah bekerja mulai tanggal 31 Maret 2023 lalu.
***
"Kami (Kementerian PUPR-red) ingin agar warga lokal juga ikut diikutsertakan dalam proses pembangunan IKN baik sebagai pekerja konstruksi maupun pengelolaan HPK di IKN," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto disela-sela peninjauan Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN.
Dalam kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pertengahan April 2022, Iwan menyampaikan, warga lokal yang akan bekerja terlebih dulu mendapatkan pelatihan sehingga memiliki keterampilan saat bekerja.
Saat ini, HPK di IKN sudah ditempati sebanyak 457 pekerja konstruksi. Untuk penanganan pengelolaan HPK tersebut, Kementerian PUPR menggandeng PT. Moritz Corporation dengan melibatkan warga lokal sebagai pekerjanya.
"Pengelolaan gedung HPK ini menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hunian kedepannya, maka kita harus sangat serius menanganinya. Kebersihan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan,” tandasnya.
Sebagai informasi, penunjukkan PT Moritz Corporation dalam pengelolaan gedung HPK tersebut didasari atas pengalaman yang dimiliki dalam penanganan pengelolaan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. PT Moritz diyakini mampu mengelola gedung HPK ini dengan baik dengan ketentuan untuk memberdayakan warga lokal sekitar dalam pelaksanaannya.
Manajer Operasional PT Moritz Corporation, Hengky, menerangkan pihaknya dipercaya oleh Kementerian PUPR dalam menangani gedung HPK ini sejak 30 Maret 2023. Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perumahan dan visi perusahaan, PT Moritz telah mempekerjakan warga lokal sebanyak 95 persen dari total jumlah pekerja yang akan bertugas dalam pengelolaan HPK.
Adapun beberapa tugas pengelolaan HPK IKN yang dilaksanakan antara lain pengelolaan keamanan, kebersihan, landscape site 1B, maintenance MEP site 1B, Tower 8, Tower 5, messhall utama site 1B, klinik, dan masjid. Pekerjaan yang dilaksanakan terbagi sebanyak 3 shift selama 24 jam.
"Para pekerja juga diberikan gaji sesuai UMK Provinsi yang berlaku. Kami akan terus melakukan perekrutan ratusan pekerja lokal mengingat masih banyak pekerjaan pengelolaan yang harus dikerjakan," katanya.
***
Selain bekerja sama dengan PT Moritz, Ditjen Perumahan juga menggandeng PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI. Selain untuk penerapan konsep transaksi digital, juga dalam membangun bank sampah guna mengelola persampahan di kawasan HPK IKN sehingga sampah yang ada dapat dipilah dan daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada.
Menurut Dirjen Iwan, masalah persampahan di IKN harus dapat diantisipasi sedini mungkin agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara baik dan profesional. Pembangunan bank sampah afalah salah satu opsi yang disiapkan.
Kehadiran bank sampah diharapkan untuk mengelola, memilah sampah organik maupun anorganik untuk kemudian di daur ulang dan menghasilkan produk lain yang bernilai ekonomi. Termasuk di antaranya sampai dari HPK yang dihuni ribuan pekerja konstruksi yang tinggal dan bekerja di sana. "Itu harus diantisipasi sedini mungkin supaya tidak mencemari kawasan IKN yang hijau, " jelas Iwan.
Merujuk konsep pembangunan IKN yang mengusung konsep green and smart city, pengelolaan sampah adalah penting sehingga jangan sampai ada sampah yang bisa mencemari lingkungan. Bisa saja sampah organik yang ada diolah menjadi kompos untuk menjadi media tanam pohon dan bunga-bunga yang ada di infrastruktur yang dibangun dan sampah plastik di daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
Senior Vice President Optimalisasi Bisnis Divisi CMA Bank BNI, Hermita menerangkan, pihaknya akan menerjunkan BNI Agen46 untuk mengelola persampahan yang ada di HPK IKN dengan bank sampah sekaligus mengedukasi para pekerja agar bisa ikut menabung melalui sampah yang dikumpulkan.
Bank BNI, imbuhnya, juga siap memasang alat pencacah sehingga sampah organik diolah jadi kompos dan sampah anorganik jadi bernilai ekonomi. Sampah organik bisa diolah jadi kompos untuk media tanam dan kompos sekaligus makanan maggot dan bisa diekspor. Pihaknya juga akan memberikan bantuan fasilitas kredit dan modal untuk para pedagang di sekitar IKN sehingga ekosistem digitalisasi bisa terwujud.
"Kami mendukung pembangunan IKN selain dari sisi transaksi dan pembiayaan melalui Kartu Multifungsi pekerja juga akan membentuk bank sampah. Jadi melalui BNI Agen46 akan mengajak para pekerja di HPK IKN untuk ikut memilah sampah organik dan anorganik agar bisa memiliki nilai ekonomi sekaligus menabung dari hasil sampah yang dikumpulkan," katanya.(*)
Foto: pekerja lokal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN (Dok. Kementerian PUPR)
