“Revisi UU Otsus Papua ini sangat mendesak sebagai dasar hukum untuk membuat grand design bagi kelanjutan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga di sana,’’ kata Mendagri Tito Karnavian.
Kementerian ATR/BPN sedang membangun integrasi data pertanahan, perumahan, dan data properti lainnya menuju single administration. “Ini akan membuat pencarian pemilik tanah dengan harta yang halal atau haram akan lebih mudah,’’ tegas Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil.
Draf RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN) sebagai landasan hukum sudah di tangan Presiden. Segera mengajukannya ke DPR. Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara di lokasi ibu kota yang baru di Kalimantan Timur itu pada Agustus 2021 mendatang.
Film Tjoet Nja’ Dhien, yang disutradarai Eros Djarot, diputar ulang setelah 33 tahun berselang. Epos perempuan Aceh melawan penjajah Belanda. Relevansi perjuangan itu tetap terasa hingga kini: persoalan kemanusiaan, ihwal kesetiaan dan pengkhianatan, pengorbanan dan perjuangan dalam menjaga kedaulatan bangsa.
58_thumb.jpeg)
Tiga langkah kunci, usulan Indonesia yang harus dilakukan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), salah satunya adalah memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI. Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina.
Aksi brutal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin masif. Mereka tak hanya membunuh aparat keamanan (TNI dan Polri) – aksi KKB juga membunuh pelajar, guru, serta membakar rumah warga dan sekolah. Pemerintah mengubah label KKB menjadi Teroris.
Dewan Pers mengharamkan permintaan sumbangan dalam bentuk apapun terkait Hari Raya Ied. Dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan.
PPATK meyakini RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana dapat membantu pengembalian kerugian negara - yang berasal dari tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya.