Jakarta, InfoPublik - Keberanian Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam forum internasional layak mendapat apresiasi.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyambut baik pernyataan Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel. "Pernyataan itu penting karena disampaikan langsung oleh Presiden di forum PBB. Mudah-mudahan ini jadi momentum baru bagi upaya mewujudkan solusi dua negara,” kata Dino dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Solusi dua negara merupakan opsi paling realistis untuk menghadirkan negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9/2025) waktu setempat, Prabowo menyampaikan pidato berjudul "Seruan Indonesia untuk Harapan."
Selama lebih dari 19 menit, Presiden Prabowo menyinggung isu kemanusiaan global, khususnya Palestina, serta pentingnya solidaritas internasional dan pembangunan berkelanjutan.
Kehadiran Prabowo Subianto di Markas Besar PBB menjadi yang pertama bagi Presiden Indonesia dalam forum tahunan tersebut setelah absen selama satu dekade.
Sebelum sesi Debat Umum Majelis Sidang Umum PBB (UNGA), Indonesia kembali membuka opsi akan mengakui Israel, hanya jika Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. "Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga siap menyatakan, saat Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Israel, dan kami akan mendukung seluruh jaminan atas keamanan Israel," kata Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Senin (22/9/2025) waktu setempat.
Sesuai amanat konstitusi, Indonesia konsisten memperjuangkan politik bebas aktif dan memperjuangkan Kemerdekaan Palestina.
Itu ditunjukkan sejak Presiden pertama RI Sukarno mengangkat isu kemerdekaan Palestina di Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955). Kala itu, Indonesia pun menolak bertanding sepak bola melawan Israel di kandang Israel dalam kualifikasi putaran kedua Piala Dunia tahun 1957. Sebab, hal itu dianggap sebagai pengakuan ke negara Zionis tersebut.
Era Presiden RI Soeharto ketika Palestina mendeklarasikan kemerdekaan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan tersebut. Pak Harto juga menerima Pemimpin PLO Yasser Arafat di Jakarta pada Juli 1984. Upaya tersebut terus berlanjut di pemerintahan berikutnya pada masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara, pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan serta menguatkan diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ini menunjukkan komitmen politik bebas aktif Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
Upaya ini terus berlanjut sejak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pada 2024, Indonesia makin menunjukkan komitmen dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatannya. Baik dukungan diplomasi maupun bantuan kemanusiaan.
Adapun negara Palestina kini diakui oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, setelah Inggris dan Prancis juga mengakui negara itu dalam kurun empat bulan terakhir.
Kedua negara itu menyusul pengakuan serupa yang sudah disampaikan Tiongkok dan Rusia tujuh belas tahun silam pada 1988, tak lama setelah mendiang Presiden Palestina Yasser Arafat memproklamasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.
Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, walau negara ini mengakui Otoritas Palestina sejak 1990-an.
Apa yang dilakukan Prancis dan Inggris sungguh tak terbayangkan sebelumnya, apalagi mereka adalah dua bidan yang merawat mudigah untuk cikal bakal negara yang dua dekade kemudian disebut Israel.
Kedua negara itulah yang merancang pengeratan wilayah-wilayah Turki di Arab, termasuk Palestina, lewat perjanjian rahasia Sykes-Picot Agreement pada 1916, yang diambil dari nama diplomat Inggris Sir Mark Sykes dan diplomat Prancis François Georges-Picot.
Partisi wilayah Turki di Arab itu benar-benar diwujudkan setelah Perang Dunia I berakhir ketika Turki, Jerman, dan Austria-Hungaria menjadi pihak-pihak yang kalah dalam perang itu.
Setahun sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menyampaikan apa yang disebut Deklarasi Balfour, yang berisi tentang dukungan Inggris untuk berdirinya sebuah negara bagi warga Yahudi di tanah Palestina.
Setelah 108 tahun kemudian Deklarasi Balfour disebut-sebut lagi oleh menteri luar negeri Inggris saat ini, David Lamy, saat berpidato di PBB pada Juli 2025.
Lamy mengatakan Inggris memikul tanggung jawab besar dalam mendukung Solusi Dua Negara, sambil menyitir Deklarasi Balfour.
Kala itu, Lamy mengatakan, deklarasi itu seharusnya tidak saja menjadi pintu untuk berdirinya negara Israel di Palestina, tapi juga negara yang seharusnya merangkul hak-hak warga bukan Yahudi di sana.
Generasi pemimpin Inggris dan Prancis saat ini mungkin merasa bersalah atas apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu mereka di Palestina seabad lampau.
Tapi ada juga yang mengatakan Inggris dan Prancis, serta kebanyakan negara Barat, berusaha menyelamatkan muka atas akibat dari mendukung Israel secara membabi buta yang membuat negara ini tak mau mendengar siapa pun, bahkan ketika pemimpinnya, Benjamin Netanyahu, menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) akibat genosida di Gaza.
Padahal, Inggris adalah salah satu dari dua negara besar yang mendorong berdirinya lagi pengadilan internasional untuk kejahatan perang pada 1942 di tengah Perang Dunia Kedua. Ide itu menjadi prolog untuk berdirinya ICJ.
Sebagian kalangan, termasuk Presiden AS Donald Trump, menilai langkah Inggris, Prancis dan negara-negara Barat lainnya dalam mengakui kemerdekaan Palestina adalah akibat pemimpin-pemimpin mereka mendapatkan tekanan publik yang hebat di dalam negeri.
Faktanya, gelombang protes pro-Palestina dan proporsi penduduk Muslim di negara-negara Barat, memang turut mendorong perubahan sikap negara-negara Barat, termasuk Australia, nun jauh di selatan Indonesia.
Para pemimpin Barat berusaha menyelamatkan muka setelah tekanan dunia semakin hebat agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas aksinya di Gaza, yang meluas ke Tepi Barat.
Namun, kekhawatiran terbesar yang mendorong negara-negara Barat lantang bersuara menentang Israel adalah potensi lenyapnya solusi untuk konflik Israel-Palestina dan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah, yang justru habis-habisan didukung Barat.
Sejarah singkat konflik Israel-Palestina
Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama (1914-1918).
Seperti dilansir laman bbc.com, wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit.
Namun ketegangan antara kedua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan “rumah nasional” bagi orang Yahudi di Palestina.
Keputusan itu merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat saat itu, Arthur Balfour, dengan komunitas Yahudi di Inggris.
Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) .
Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka, namun komunitas Arab di Palestina juga mengeklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak komunitas Yahudi di sana.
Dalam perang pada 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat, serta sebagian Dataran Tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan Semenanjung Sinai. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan Tepi Barat, serta di sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Baik mereka maupun keturunan mereka tak diizinkan oleh Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka. Israel beralasan hal itu akan membuat Israel kewalahan dan mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi.
Israel masih menduduki Tepi Barat dan mengeklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina mengeklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina pada masa mendatang.
AS adalah satu dari segelintir negara yang mengakui kota ini sebagai ibu kota Israel. Selama 50 tahun terakhir Israel telah membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang dihuni lebih dari 700.000 orang Yahudi.
Permukiman ini dianggap ilegal berdasar hukum internasional – seperti yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Inggris – meskipun Israel menolak klaim ini.
_thumb.jpg)
