Tetap Stabil di Tahun Politik

Jakarta, InfoPublik - Hampir setiap hari, Imron Rosadi, keluar rumah untuk mengikuti beragam aktivitas sosial. Dari mulai menghadiri diskusi, pengajian di masjid, kunjungan partai ke daerah atau sekedar nongkrong di pos ronda dengan warga di sekitar tempat tinggalnya di Bandar Lampung. 

Tak jarang, ia juga terlibat bersih-bersih dengan warga pada akhir pekan. "Kita merangkul semua orang," ujar Imron ketika ditanya strateginya untuk memenangi pemilihan legislatif mendatang.  

Imron telah ditunjuk sebagai salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk kursi DPR RI. Namanya  masuk dalam 'kotak' bakal kandidat meskipun belum resmi diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ia mengaku tidak akan menggunakan cara-cara yang dapat memanaskan kondisi masyarakat seperti menjelekkan golongan tertentu atau menyebarkan berita-berita tidak benar. Alumni Politeknik Lampung ini memilih cara-cara yang baik dalam menarik simpati publik.  "Kami sudah arahkan agar semua kader atau bacaleg tidak menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," kata Imron kepada GPR News, belum lama ini. 

Hal sama juga akan dilakukan oleh Ledy MP Butar Butar yang akan kembali bersaing dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD Kota Tangerang Selatan. Menurut Leddy, kunci dari menghindari gesekan adalah saling menghargai, membangun respect satu sama lain, bersikap dewasa serta berpolitik santun sehingga tercipta suasana damai. 

"Iya kita kedepankan etika berpolitik damai, santun, dan humanis dengan landasan empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan tetap menjaga marwah dan jati diri Partai dan kita sebagai anak Bangsa," ujar politikus PDI Perjuangan itu kepada GPR News. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) serentak pada 14 Februari-15 Februari 2024. Kendati baru tahun depan, namun proses tahapan pemilu sudah berlangsung sejak 2022. 

Untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, misalnya, sudah digelar pada 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Kemudian, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 - 25 November 2023.  Adapun masa kampanye Pemilu dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Merujuk jadwal tersebut, tensi politik diyakini akan semakin menghangat pada tahun ini. Tidak hanya persaingan di level menuju RI 1, tapi juga pertarungan di kursi legislatif. 

Namun, untuk pertarungan di kursi dewan, masih akan ditentukan apakah akan menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. Sejumlah pihak meyakini suhu politik akan lebih menghangat bila memakai sistem proporsional terbuka karena persaingan tidak hanya terjadi kandidat lintas partai, tetapi juga di internal masing-masing partai. Ihwal  sistem yang akan digunakan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno tak menampik salah satu kekhawatiran di tahun politik ini adalah penyebaran berita bohong ataupun disinformasi. Ironisnya, kata ia, penyebaran berita tak benar itu tak jarang didistribusikan oleh akun-akun yang sudah paham terhadap aktivitas politik serta punya kualifikasi akademik. 

Pernyataan yang disampaikan cenderung bernada provokatif. "Jadi bukan robot. Mereka membagikan informasi yang berbau disinformasi," tuturnya kepada GPR News.   

Adi berpendapat politik pembelahan sudah semestinya dihindari. Apa yang terjadi pada pemilu 2019 sebaiknya tak terulang pada 2024. Gesekan-gesekan berbau SARA berbahaya tidak hanya di ruang digital, tapi juga massa akar rumput.  "Kita perlu mengedukasi rakyat agar stabil aja, politik pada prinsipnya temenan, siapa sangka Prabowo menjadi menterinya pak Jokowi. Tapi sekarang sayang masih ada terasa pembelahan itu. Ada juga yang menganggap ini seperti surga dan neraka," tuturnya. 

Ia curiga pembelahan-pembelahan ini seperti disengaja. Tujuannya adalah untuk merawat basis konstituen guna memupuk loyalitas sehingga ada demarkasi jelas antara A dan B.  "We and the other untuk mengidentifikasi siapa teman dan lawan sengaja dibelah untuk basis politik," ujarnya. 

Sebetulnya, kata Adi, pembelahan atau beda sikap politik itu tidak masalah asal berdasarkan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Misal seperti sosialisasi tentang program atau keberhasilan kandidat dalam memimpin. Kemudian rekam jejak calon. "Bukan berdasarkan fitnah atau hal yang sifatnya provokatif," ujarnya. 

Adi pun mendorong patroli siber untuk  menghalau penyebaran berita hoaks atau disinformasi yang menyesatkan. 

Berantas hoaks

Selepas jatuhnya Orde Baru, demokrasi Indonesia dibuka seluas-luasnya. Rakyat bebas menyatakan pendapat dan banyak politikus berlomba-lomba mendirikan partai maupun bersaing dalam pemilihan. 

Pada 1999, saat pemilu pertama kali digelar usai tumbangnya Order Baru, sebanyak 48 partai politik  terlibat. Pemilu berjalan dengan lancar, dan Indonesia  berhasil keluar dari masa transisi.

Pemilu berlanjut secara periodik lima tahunan pada 2004 dengan keterlibatan 24 parpol, 2009 (34 parpol), 2014 (12 parpol), dan 2019 (14 parpol).  Pada tahun depan sebanyak 18 parpol akan bertarung. Pemilihan anggota DPR berjalan secara beriringan dengan pemilihan presiden. 

Catatan GPR News, strategi politik ikut berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital. Penggunaan medsos sebagai instrumen politik mulai ramai dipergunakan dalam pemilu 2014.   Sayang, instrumen media sosial kini banyak disalahgunakan untuk penyebaran hoaks buat tujuan politik atau menyudutkan pihak-pihak tertentu.  

Tak jarang, konflik terbuka berawal dari penyebaran hoaks atau disinformasi di media sosial.  Pada 2019, selepas pengumuman hasil pemilu dan pemilihan presiden, kericuhan pecah. Aparat bentrok dengan sejumlah demonstran yang menolak hasil pemilihan tersebut.  Lebih dari 400 orang ditangkap dan tujuh orang dilaporkan meninggal. 

Hal inilah yang coba diantisipasi oleh pemerintah dengan menghalau ragam berita hoaks di dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan 4 Januari 2022, sudah memblokir setidaknya 1.321 hoaks terkait politik.  "Pemilu kita pada 2024 ini jangan sampai disibukkan oleh kabar post truth. Jangan diisi oleh propaganda hoaks disinformasi," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan, Rabu (4/1/2022).  

Menurut Menkominfo, Pemilu merupakan puncak demokrasi yang menjadi momentum Indonesia untuk menentukan arah ke depan. Karena itu, ia berharap agar pemilihan dijaga dengan baik tanpa menyebarkan ujaran kebencian atau kabar hoaks. "Isu ruang digital dengan hal yang bermanfaat dengan mendorong kualitas pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemilu yang terlegitimasi," ujarnya,  

Guna mendukung pemilu berkualitas, Kemenkominfo telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kemenkominfo juga menyepakati kerja sama dengan kepolisian guna mendukung pemilu yang berkualitas. 

Ada enam ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara Kominfo dan Mabes Polri. Pertama menyangkut pertukaran data dan informasi. Kedua, pencegahan dan penyerahan informasi data elektronik dan atau dokumen elektronik yang punya muatan dilarang. 

Ketiga, berupa bantuan pengamanan di ruang digital.  Keempat, menyangkut penegakkan hukum. Selama ini Kominfo melakukan penindakan di ranah dunia digital. Adapun penindakan lapangan dilakukan kepolisian.  Kelima terkait penyediaan sarana dan prasarana, dan terakhir soal peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, meminta agar politik hoaks seperti pada pemilu 2019 tak boleh terjadi lagi pada 2024. Oleh karena itu pada pemilu 2024, setiap calon harus memanfaatkan secara bertanggung jawab dengan melakukan adu program kerja visi dan misi. "Nantinya masyarakat bisa menilai secara objektif, sehingga bisa membawa Indonesia lebih baik. Kami imbau masyarakat untuk perangi penggunaan medsos untuk hal-hal yang tak bertanggung sehingga perpecahan dihindari, ruang digital bisa jadi kekuatan kita," ujar Asep. 

Tak usah baper

Keterlibatan semua elemen bangsa penting buat mendorong pemilu agar berjalan dengan lancar. Sebut saja organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang selama ini ikut berperan strategis dalam meredam berbagai konflik serta menjaga persatuan dan kesatuan. Keduanya setuju bahwa semua pihak harus saling bekerja sama dan menghormati, mengikuti proses politik dengan gembira, tidak baper (bawa perasaan). 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, suhu politik pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat, walaupun Pemilu baru akan dilaksanakan 2024. Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu, masyarakat hendaknya tetap menjaga persatuan dan kerukunan. 

“Pemilu adalah proses demokrasi yang penting yang sangat menentukan masa depan bangsa. Karena itu semua pihak hendaknya bisa saling bekerjasama dan saling menghormati,” ujar Mu’ti dalam pesannya kepada GPR News, Rabu (5/1/2023).  

Masyarakat, kata ia, hendaknya tetap mengikuti proses dengan gembira, jangan memaksakan kehendak dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan.

Di sisi lain, penyelenggara Pemilu hendaknya bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan berkualitas merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung situasi yang kondusif. “Partai politik hendaknya mengarahkan anggota dan simpatisan agar menjaga kesantunan dengan tidak menyebarkan kebencian dan informasi yang tidak benar,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengingatkan agar semua pihak tidak ‘baper’  dalam kontestasi Pemilu 2024. "Jadi kami harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu tidak pakai 'baper-baperan', dan tak pakai halalkan darahnya orang," kata  KH Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu, seperti dikutip kantor berita Antara.

Seharusnya penyelenggaraan pemilu, kata dia, lebih rileks dalam mencari jalan masa depan bangsa yang lebih baik untuk semua orang. Bagi Nahdlatul Ulama sendiri, kata ia, satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara."Ini sudah menjadi keputusan institusional resmi hasil muktamar yang harus diikuti seluruh warga Nahdlatul Ulama," kata dia.

PBNU mengupayakan terwujudnya suatu tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak. Rasional itu artinya ya tidak main sentimen identitas dan primordial. (DT/GPRNEWS)

(Foto: Antara)

Baca dan download GPRNews Edisi I 2023 selengkapnya di: https://www.gprnews.id/books/vdpn/