Kepemimpinan yang Makin Diakui Dunia

Jakarta, InfoPublik - Indonesia kembali mendapat giliran menjabat sebagai ketua perhimpunan negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN)  pada 2023.  Ini adalah kali keempat RI  menduduki posisi yang sama setelah sebelumnya pada 1976, disusul 2003, dan terakhir saat 2011 atau sekitar 12 tahun lalu. 

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian beragam persoalan baik itu menyangkut internal kawasan maupun terkait dengan negara-negara lain di luar Asia Tenggara. 

Di internal misalnya, salah satu masalah yang belum juga tuntas adalah krisis Myanmar.  Lima konsensus yang disepakati negara ASEAN belum juga berjalan. Myanmar tidak membuka diri terhadap utusan ASEAN dan tetap melakukan berbagai pelanggaran. 

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta  sebagai rangkaian dari Keketuaan Indonesia pada awal Februari 2023,  negara-negara di kawasan sepakat bahwa dalam merespons krisis Myanmar tetap mengacu pada lima poin konsensus. 

Menurut Menlu RI Retno P Marsudi, sikap ASEAN merespons krisis Myanmar tidak akan berubah dan akan selalu mengacu pada Konsensus Lima Poin itu (5PC).

"Ini sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai pedoman dalam menyikapi situasi di Myanmar. Ini menunjukkan persatuan anggota ASEAN untuk mengimplementasikan 5PC," kata Retno dalam keterangan pers beberapa waktu lalu. 

Konsensus Lima Poin disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting yang digelar di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Lima poin yang disepakati pertama mengakhiri segera kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri dalam konflik. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak.  Ketiga penunjukan utusan khusus ASEAN untuk proses mediasi. Keempat penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar melalui AHA Centre. Terakhir, kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. 

Sayangnya pelaksanaan konsensus mandek. Alih-alih berjalan, otoritas militer Myanmar pada Oktober 2022 justru mengingatkan ASEAN agar tidak melakukan intervensi terlalu mendalam, termasuk dalam menentukan kerangka waktu perdamaian. Militer Myanmar yang menggulingkan Suu Kyi juga tak mau terikat dengan hasil negara-negara ASEAN saat ini. 

Selain persoalan Myanmar, masalah lain yang  tak kalah penting adalah menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia,  Vietnam, dan Indonesia. 

Dalam pertemuan menteri luar negeri negara ASEAN di Jakarta kemarin, masalah ini juga ikut dibahas. ASEAN mendorong komitmen penyelesaian negosiasi tata perilaku (Code of Conduct/CoC) Laut Tiongkok Selatan. CoC pertama akan dilakukan di Indonesia, Maret 2023 mendatang.

Sudah bukan rahasia umum, China mengklaim wilayah Laut China Selatan mengacu konsep sembilan garis putus-putus. Konsepsi ini telah ditolak oleh internasional karena tidak memiliki landasan. 

Perselisihan pun sering terjadi dan memicu gesekan di lapangan. Filipina bahkan membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase pada 2016 dan Manila berhasil menang. Mahkamah sebut bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di kawasan itu. Sayangnya, putusan itu tidak digubris Beijing. 

Di luar pembahasan dua isu itu, para menteri luar negara-negara ASEAN juga sepakat mendukung bersama peningkatan kapasitas, efektivitas, dan kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan serta pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (Blue Economy Framework). 

Ikut dibahas dalam pertemuan Menlu, mengenai identifikasi proyek konkret bersama mitra-mitra ASEAN dan memperkuat kemitraan ASEAN dengan negara-negara Pasifik serta mengembangkan ASEAN Maritime Outlook.  Para menlu ASEAN juga sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan. Hal itu sejalan dengan tema Keketuaan Indonesia tahun ini, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”,

Kepiawaian negosiasi

Kepiawaian Indonesia dalam bernegosiasi di forum-forum internasional sudah diakui dunia. Bukan hanya di kawasan ASEAN, bahkan di pertemuan negara-negara berpengaruh dunia  G20, Indonesia sudah dikenal cukup baik dalam melakukan mediasi. 

Saat keketuaan 1976 silam, Indonesia menginisiasi lahirnya Bali Concord I tentang Treaty of Amity and Cooperation yaitu keinginan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat setiap orang berperilaku baik dan mengedepankan kerja sama. Demikian halnya saat 2003 lewat Bali Concord II yang ingin membangun ASEAN sebagai pilar ekonomi, politik dan keamanan, sosial, serta budaya. 

Saat keketuaan 2011, Indonesia menelurkan Bali Concord III lewat Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. Ini untuk memastikan kontribusi dan partisipasi aktif ASEAN mengatasi berbagai permasalahan fundamental kala itu. 

Sejumlah inisiatif tercetus saat itu seperti Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN dan mendorong terbentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) untuk manajemen resolusi konflik.

Kemudian di bidang maritim, ASEAN berhasil menyepakati penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) untuk penanganan kejahatan lintas negara secara komprehensif termasuk menjadikan ASEAN kawasan bebas senjata nuklir. Hal serupa akan kembali diangkat oleh Indonesia terkait sentralisasi peran ASEAN.

Oleh karena itu, pada Keketuaan Indonesia tahun ini diyakini juga bisa menyelesaikan konflik di Myanmar maupun perselisihan dengan China. Optimisme itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Potret ASEAN Terkini di Kancah Global" di Jakarta, 6 Februari 2023. Ia yakin bahwa Indonesia akan mampu memimpin ASEAN untuk menyelesaikan persoalan Laut Tiongkok Selatan dan Myanmar. 

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu, Sidharto Suryodipuro dalam kesempatan sama menyatakan, Indonesia perlu melakukan perundingan yang intensif dengan Tiongkok untuk permasalahan Laut Tiongkok Selatan. "Ini untuk mencapai suatu kemajuan dari sisi keamanan kawasan,"ucap Sidharto.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan menyebutkan, persoalan stabilitas di kawasan Asia Tenggara memegang peranan penting untuk memajukan pertumbuhan dan kesejahteraan di kawasan. 

"Saya rasa memang stabilitas di kawasan patut dijaga dalam hal ini Myanmar. ASEAN memang didirikan sebagai forum untuk mengajak semua tumbuh bersama. Tapi kalau ada satu yang punya isu stabilitas, itu akan jadi tantangan tersendiri," ujar Fajar.

Selama Keketuaan Indonesia di 2023, akan diadakan sekitar 494 pertemuan ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan. Sejumlah kota disiapkan untuk lokasi pertemuan seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Nusa Dua, Lombok, dan Labuan Bajo. Indonesia juga akan memperkuat peran Jakarta sebagai ibu kota diplomatik di Indo-Pasifik lewat keberadaan Sekretariat ASEAN.

Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN di 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN. 

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Indonesia akan memainkan peran penting untuk membawa kemajuan bagi kawasan Asia Tenggara serta di Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil di masa mendatang.  Saat hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2022 di Phnom Penh, 14 November 2022 lalu, Presiden menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi pusat kegiatan diplomasi dan mampu berkolaborasi dengan negara-negara dan semua kekuatan di Indo-Pasifik. (YA/GPR News)

Foto: Antara

Baca dan download GPRNews Edisi II 2023 selengkapnya di: https://www.gprnews.id/books/bame