:
Jakarta, InfoPublik – Keterbatasan memunculkan kreativitas. Begitulah yang terjadi terkait pembangunan infrastruktur di tanah air.
Mengingat kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terbatas. Dalam kurun 2020-2024, APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Keterbatasan itu memunculkan sejumlah gagasan. Satu inovasi yang kini populer dan banyak dimintati swasta untuk berpartisipasi adalah pembiayaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Dari waktu ke waktu, cakupan KPBU itu terus meluas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah salah satu lembaga yang membuka lebar ruang itu.
Hal itu terkait dengan kebutuhan anggaran besar, di sektor Sumber Daya Air sebesar Rp577 triliun, sektor Jalan dan Jembatan Rp573 triliun, sektor permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun.
Menutup gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen atau sebesar Rp1.435 triliun, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, langkah yang dipilih adalah melakukan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif.
“Pada setiap sektor memang memiliki keunikan sendiri, sehingga bagaimana mengoptimalkan inovasi pembiayaan pada prosesnya dengan tidak menyalahi aturan, dan tentunya ketika ada investasi, bagaimana investasinya bisa kembali dengan keuntungan yang wajar. Jadi kita tidak bisa tergantung pada dana APBN,” kata Dirjen Herry TZ dalam acara press briefing rangakaian kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 di Kementerian PUPR, Selasa (4/10/2022).
Pada sektor Sumber Daya Air, Dirjen Herry TZ mencontohkan proyek KPBU unsolicited yang rencananya akan memasuki tahap transaksi adalah pemeliharaan bendungan dan penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 6,3 MW. Pembiayaan pemeliharaan bendungan dan pembangunan PLTM akan memanfaatkan aset bendungan itu sendiri dengan skema pengembalian investasi menggunakan user charge (tarif) dan penjualan listrik.
“Di Bintang Bano memang kecil, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan listriknya sebagai energi terbarukan, potensi energi baru terbarukan dari infrastruktur SDA bisa mencapau 46,3 Megawatt,” kata Herry TZ
Selain sektor SDA, inovasi pembiayaan sirkuler juga dapat dilakukan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema estafet financing. Misalnya pembangunan jalan tol dengan skema pembiayaan availability payment (AP) dapat dilakukan pelepasan aset konsesi, sehingga uang yang dihasilkan oleh badan usaha pemilik hak konsesi dapat dipakai untuk berinvestasi pada infrastruktur lain.
“Kalau konsep estafet intinya lari di depan ada yang menyambut. Kalau dulu, badan usaha bangun jalan tol dipakai sampai masa konsesi habis, sehingga uang yang dipakai mengendap satu kali,” kata Herry TZ.
Skema pembiayaan lain juga dapat dilakukan pada infrastruktur air minum dengan mengintegrasikan hulu dengan hilir (Source To Tap). Bagian hulu dengan mendekatkan pada sumber air dan bagian hilir dapat sampai pada Sambungan Rumah (SR). “Inovasinya adalah bagaimana mengintegrasikan bagian hulu dengan satu kesatuan dengan hilir. Jadi konsepnya setiap program air minum ditata dalam satu kesatuan, tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga biaya tidak semua terserap di hilir, misalnya SPAM Karian di Banten,” kata Herry TZ.
Terakhir skema pembiayaan KPBU bidang perumahan dalam rangka memenuhi backlog rumah. Tercatat pada 2021 jumlah backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta terdiri dari 79 persen atau 10 juta berada di perkotaan dan sebesar 21 persen atau 2,7 juta di perdesaan. Target pembangunan rumah susun (rusun) dengan skema KPBU sebanyak 15.000 unit pada 2020-2024 dengan potensi pencapaian 9.065 unit.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Herry TZ juga menyampaikan serangkaian kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 dengan mengusung tema Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan yang merupakan inisiatif dari Generasi Muda (Genmud) Kementerian PUPR untuk mendorong berbagai Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang berketahanan dan berkelanjutan.
Melalui event CreatIFF tersebut, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ingin menawarkan beberapa proyek yang siap untuk dikerjasamakan dengan para stakeholder di antaranya Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Rumah Susun Karawang Spuur, SPAM Regional Jatiluhur II, SPAM Sinumbra, Rusunawa Terintegrasi KEK SEI Mangke, selanjutnya Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Bintang-Bano, PLTA dan PLTS Tigadihaji, Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim), Jalan Tol Cikunir-Karawaci, dan Jalan Tol Semanan-Balaraja.
Adapun puncak kegiatan CreatIFF dilaksanakan pada 1 Desember 2022 yang akan diisi dengan launching program pembiayaan infrastruktur dan perumahan, pengumuman pemenang call for policy brief, dan dialog bersama para investor pembiayaan infrastruktur.(*)
Ilustrasi, Pemerintah perluas cakupan pembiayaan infrastruitur melalui skema KBPU (Dok. Kementerian PUPR)