:
Oleh Irvina Falah, Selasa, 30 Agustus 2016 | 16:19 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 304
Jakarta, 29 Agustus 2016 - Sejak tahun 2013, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerja sama di bidang perdagangan karbon dengan skema Mekanisme Kredit Bersama atau Join Crediting Mechanism (JCM). Dalam skema ini, institusi Jepang dan Indonesia berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari Pemerintah Jepang.
"Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya kita untuk menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara RI-Jepang, Senin (29/8), di Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti dan Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei.
Menurut Darmin, keberhasilan berbagai kegiatan melalui skema JCM tak lepas dari hasil kerjasama tujuh kementerian. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Sekretariat JCM yang bekerja sesuai standar ISO 14065.
“Dengan mematuhi standar ini, seluruh implementasi dalam kerangka JCM, seperti efisiensi energi, pembangkit listrik energi terbarukan, manajemen limbah, transportasi, dan manajemen lahan, harus berkualifikasi kegiatan rendah karbon, mampu mengurangi emisi CO2, sembari menjaga produktivitas dan efisiensi. Pada akhirnya, ini diharapkan akan memberi kontribusi pada pengurangan emisi nasional dan global,” tambah Darmin.
Berkaitan dengan itu, Darmin menandaskan empat strategi yang harus dilakukan sebagai komitmen Indonesia seperti tercermin dalam Intended National Determined Contribution (INDC) yang disampaikan ke UNFCCC beberapa bulan sebelum Perjanjian Paris. Empat strategi itu adalah, pertama, memperbaiki dan memperkuat berbagai kegiatan berdasarkan sumberdaya alam dan konservasi lingkungan.
Kedua, mengimplementasikan komitmen kita terhadap pertumbuhan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga, memperkuat dan memperdalam kemitraan dengan tujuan untuk merancang tindakan-tindakan lebih jauh ke arah pengurangan emisi. Dan keempat, membuat kemitraan ini kondusif bagi kerjasama bisnis dan investasi.
Selama 3 tahun berlangsungnya kerja sama bilateral, skema JCM berhasil menyalurkan lebih dari USD37 juta subsidi kepada pihak swasta Indonesia. Kontribusi pihak swasta Indonesia dalam skema ini mencapai USD 113 juta, sehingga total nilai investasi dalam skema JCM mencapai lebih dari USD150 juta.
Sampai saat ini skema JCM di Indonesia telah diimpelmentasikan dengan menyediakan pendanaan penuh 108 studi kelayakan dan pendanaan sebagian untuk 28 proyek implementasi.
Sementara itu Sekretaris JCM Indonesia Dicky Edwin Hindarto menyampaikan skema JCM merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution pada COP 21 di Paris.
“Implementasi kerja sama semacam ini akan lebih membantu upaya Indonesia untuk pertumbuhan rendah karbon dan peningkatan investasi”, kata DIcky.
Indonesia merupakan satu dari 16 negara yang telah menandatangani kerja sama skema JCM dengan Jepang. Negara-negara lain yang turut bergabung Arab Saudi, Bangladesh, Chili, Ethiopia, Kamboja, Kenya, Kosta Rika, Laos, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Mongolia, Palau, Thailand dan Vietnam. (ekon)
Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Website: www.ekon.go.id
E-mail: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @PerekonomianRI
