Penandatanganan nota kesepakatan antara Menteri P2MI, Mukhtarudin, dan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kota Semarang, Provinsi Jateng, pada Kamis (12/11/2026). (KemenP2MI)
Semarang, InfoPublik – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kerja sama penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran. Langkah tersebut dilakukan seiring besarnya kontribusi Jateng yang mencapai 127.906 layanan penempatan atau sekitar 20,85 persen dari total 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional pada periode 2025 hingga 9 November 2026.
Penguatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Menteri P2MI, Mukhtarudin, dan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kota Semarang, Provinsi Jateng, pada Kamis (12/11/2026).
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kesepakatan tersebut merupakan langkah memperkuat pelayanan pekerja migran secara terpadu, mulai dari persiapan keberangkatan, penempatan kerja, pelindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke Indonesia.
"Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya," ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, penguatan pelindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi dua arahan utama Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI.
Pemerintah tidak hanya berupaya memastikan pekerja migran memperoleh pelindungan pada setiap tahapan migrasi, tetapi juga meningkatkan kompetensi mereka agar mampu mengisi pekerjaan formal dan profesional di pasar kerja internasional.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program SMK Go Global yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing, keterampilan teknis, dan sertifikasi calon pekerja migran.
"Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia," jelas Mukhtarudin.
Ia mengungkapkan bahwa program SMK Go Global di Jateng mendapat respons tinggi dari masyarakat. Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mendekati 9.000 orang.
Sementara itu, sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan gelombang kedua.
Secara nasional, pemerintah menargetkan program SMK Go Global menjangkau 32.000 peserta pada 2026. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 140.000 peserta pada 2027.
"Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN," ungkap Mukhtarudin.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), Jateng merupakan salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap penempatan pekerja migran nasional.
Dalam periode 2025 hingga 9 November 2026, tercatat 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional, dengan 127.906 layanan berasal dari Jateng.
Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jateng meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Mukhtarudin menyebut Kabupaten Cilacap, Brebes, dan Kendal sebagai sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian dalam penguatan layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran.
Ia menilai kontribusi pekerja migran terhadap daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengiriman uang dari luar negeri.
"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," beber Mukhtarudin.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh informasi yang benar mengenai peluang kerja, persyaratan penempatan, dan prosedur migrasi aman.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan mencakup penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri, pemetaan minat calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pelayanan kesehatan.
Kerja sama juga meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan, pertukaran data dan informasi, pelayanan pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Penguatan sinergi tersebut sejalan dengan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyambut baik kesepakatan tersebut karena diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran.
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten di Jateng menjadi daerah asal pekerja migran dalam jumlah besar, antara lain Cilacap dengan hampir 12.000 orang, Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000 orang, serta Banyumas sekitar 4.000 orang.
Adapun negara tujuan yang disebut memiliki jumlah pekerja migran asal Jateng cukup besar ialah Taiwan dengan hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Menurut Ahmad Luthfi, pelaksanaan kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar layanan informasi, pendampingan, dan pelindungan tidak berhenti di tingkat provinsi.
"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," tandas Ahmad Luthfi.
Ia berharap pendampingan Kementerian P2MI dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
