Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meresmikan Kilang LPG Cilamaya, Karawang, Kamis (15/10/2026).(Foto: Kementerian ESDM)
Jakarta, InfoPublik - Pemerataan akses listrik menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, perluasan akses energi bagi masyarakat menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat rumah tangga.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes). Pada 2026, pemerintah menargetkan 25.000 rumah tangga di Jawa Barat memperoleh bantuan sambungan listrik, dengan 12.327 rumah tangga telah menikmati aliran listrik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau pelaksanaan program BPBL dan Lisdes di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat sekaligus meninjau penguatan infrastruktur kelistrikan di daerah.
Target BPBL Jawa Barat pada 2026 meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 15.831 rumah tangga. Pemerintah juga memproyeksikan peningkatan sasaran menjadi 30.000 rumah tangga pada 2027.
Perluasan akses tersebut ditopang sistem kelistrikan Jawa Barat dengan cadangan daya mencapai 5.184 megawatt. Ketersediaan pasokan menjadi salah satu faktor pendukung upaya memperluas sambungan listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses secara mandiri.
Di Kabupaten Karawang, program BPBL tahun anggaran 2026 menargetkan 683 rumah tangga.
Sebanyak 299 rumah telah menikmati aliran listrik, sementara 360 rumah telah selesai dipasangi instalasi dan menunggu penyalaan. Adapun 24 rumah lainnya masih dalam proses pemasangan instalasi.
Di Kecamatan Cilamaya Wetan, bantuan dialokasikan untuk 52 rumah tangga. Sebanyak tujuh rumah telah menyala, 41 rumah menunggu penyalaan, dan empat rumah masih dalam proses pemasangan. Program BPBL membantu mengatasi hambatan biaya penyambungan awal yang mencapai sekitar Rp2 juta.
Melalui program itu, penerima memperoleh instalasi listrik rumah secara gratis yangmencakup tiga titik lampu, satu sakelar ganda, satu sakelar tunggal, satu kotak kontak, serta sistem pembumian. Bantuan juga mencakup pengujian dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sambungan baru PLN berdaya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Selain memperluas kepemilikan sambungan listrik, pemerintah memperkuat kualitas pasokan melalui program Lisdes.
Di Desa Muara Baru, persoalan sebelumnya bukan ketiadaan akses listrik, melainkan tegangan yang rendah sehingga pasokan belum optimal.
Dukungan program Lisdes tahun anggaran 2025 di desa tersebut telah memberikan akses kelistrikan langsung kepada 93 rumah tangga.
Bahlil menyebutkan, tantangan pemerataan listrik masih ditemukan di Pulau Jawa maupun wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Secara nasional, menurutnya, sekitar 11.000 desa serta jutaan rumah tangga masih membutuhkan intervensi program kelistrikan.
“Program BPBL difokuskan untuk bantuan sambungan rumah tangga, sedangkan program Listrik Desa diperuntukkan bagi desa yang belum memiliki jaringan listrik sama sekali. Secara bertahap dan agresif, Pemerintah akan terus menaikkan target sasaran setiap tahunnya demi memastikan seluruh masyarakat Indonesia menikmati terang listrik yanglayak,” pungkas Bahlil.
