Jakarta, InfoPublik - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap mendukung perluasan program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi sebagai agen Perlinsos di tingkat masyarakat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan, pendamping desa memiliki posisi strategis untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran maupun perbaikan data bantuan sosial. Kemendes PDT juga akan berperan menyediakan data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.

“Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini,” ungkap Yandri saat menghadiri rapat tingkat menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Yandri Susanto, terdapat enam peran strategis pendamping desa dalam mendukung perluasan Perlinsos, yakni memfasilitasi identifikasi masyarakat rentan, memperkuat akurasi data sosial, memberikan edukasi dan sosialisasi program Perlinsos, memfasilitasi akses layanan perlindungan sosial, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perluasan Perlinsos menjadi salah satu agenda nasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi bagian penting untuk memastikan program Perlinsos berjalan tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.  “Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos,” ujar Yandri.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perluasan Perlinsos dilakukan untuk memperkuat rasa keadilan dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia.

Karena itu, Luhut meminta seluruh kementerian/lembaga, TNI, dan Polri bersatu padu menyukseskan perluasan Perlinsos. Seluruh pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang terus melakukan pendataan hingga akhir 2026, sehingga bantuan sosial yang disalurkan pada 2027 dapat lebih tepat sasaran.

“Semua Kementerian/Lembaga, TNI, Polri harus bersatu padu. Ini akan menimbulkan rasa keadilan dan kebersamaan di Republik ini. Kita singkirkan perbedaan-perbedaan, kita konsentrasi untuk ini (Perlinsos),” ujar Luhut.

Rapat tingkat menteri tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah kepala lembaga terkait.

Mendes PDT Yandri didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro serta Direktur Jenderal Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa Tabrani.